Kepala BI Provinsi Lampung Rekomendasikan Pemerintah Daerah Lakukan Operasi Pasar

Budiyono, Kepala Bank Indonesia Provinsi Lampung.

Bandarlampung, Warta9.com – Pada kegiatan High Level Meeting (HLM) bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), di Aula Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Lampung, Kamis (9/3/2023), digelar diskusi terkait kondisi terkini.

Diskusi terkait apa saja langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2023.

Diskusi yang dimoderatori oleh Plt Kepala Biro Perekonomian Provinsi Lampung Rinva Yanti dengan menghadirkan narasumber, diantaranya yakni Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Kusnardi, Kepala Bank Indonesia Provinsi Lampung Budiyono, Kepala Perum BULOG Divre Lampung Etik Yulianti, Perwakilan dari Polda Lampung.

Kepala Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung Budiyono, dalam paparannya memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk terus melakukan monitoring harga dan pasokan serta terus melakukan operasi pasar beras/SPHP secara kontinuitas hingga harga kembali turun sampai dengan HET.

Kemudian memperkuat dan memperluas Kerjasama Antar Daerah (KAD) Provinsi Lampung, utamanya komoditas-komoditas yang sering bergejolak, termasuk rencana KAD G2G dan B2B bawang merah antara Pemerintah Kota Metro dengan Pemerintah Kabupaten Brebes.

Selain itu juga, terus melanjutkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sebagai komitmen bersama untuk mengoptimalkan langkah pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak nasional.

Sedangkan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Kusnardi pada kesempatan tersebut memaparkan ketersediaan dan kebutuhan bahan pangan pokok strategis Provinsi Lampung pada bulan Maret hingga Mei 2023, bahan pangan tersebut diantaranya yakni Beras, Bawang Merah, Cabai Besar, Cabai Rawit, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, Telur Ayam, Gula, Minyak Goreng dan Kedelai.

Dalam laporannya, Kusnardi juga menyatakan bahwa Pemerintah memastikan ketersediaan bahan pangan pokok strategis dapat terpenuhi selama HBKN dengan harga relatif stabil. Pemerintah juga akan terus berupaya dalam mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok strategis yang akan memacu inflasi daerah.

Sebelumnya, pagi ini sebelum dilaksanakan HLM, Pemerintah Provinsi Lampung yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Chusnunia telah melakukan sidak dan operasi pasar dalam rangka pengawasan dan perlindungan konsumen menjelang HBKN di Pasar Kangkung, Telukbetung Utara, Bandar Lampung.

Kemudian perwakilan Polda Lampung juga memberikan laporan terkait kesiapsiagaan Satgas Pangan dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok dalam menghadapi HBKN.

Pemaparan selanjutnya dilakukan oleh Kepala Perum BULOG Divre Lampung Etik Yulianti yang melaporkan bahwa stok Bulog Kanwil Lampung, baik Beras maupun Non-Beras seperti Gula dan Tepung terigu dalam kondisi aman dan siap menyambut Bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1444H.

Pada kegiatan HLM tersebut, juga dilakukan pemaparan oleh Dara Ayu Prastiwi Analis Kebijakan Ahli Muda, Asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektor Riil, Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian RI, yang memberikan pemaparan terkait urgensi peningkatan kinerja TP2DD di Provinsi Lampung.

Dara Ayu Prastiwi melaporkan bahwa saat ini, Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Provinsi Lampung masuk Top 10 skor IETPD Wilayah Sumatera, bahkan menempati POSISI KEDUA setelah Provinsi Riau pada Semester II Tahun 2022, dengan angka yang sama, yakni 96.5%.

Indeks ETPD merupakan instrumen untuk memetakan, memonitor perkembangan elektronifikasi transaksi Pemda dan mengukur perbandingan elektronifikasi transaksi Pemda di suatu daerah relatif terhadap daerah lainnya, Peningkatan capaian ETPD bersumber dari peningkatan pajak, retribusi, dan belanja serta penggunaan system keuangan berbasis elektronik oleh pemda, hal tersebut juga tercermin dari peningkatan penyediaan kanal pembayaran pajak dan retribusi. (W9-jam).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.