Pesibar, Warta9.com – Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia (DPR-RI), Khairul Muhtar, berkomitmen untuk mengambil peran memperjuangkan kemerdekaan masyarakat empat pekon di Wayharu Kecamatan Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), yang hingga kini masih hidup dalam keterisoliran sejak sebelum Republik Indonesia merdeka.
Hal itu dikatakan Khairul Muhtar, disela-sela kunjungan kerjanya di Pekon Banjaragung Kecamatan Waykrui, Selasa (15/11). Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang biasa disapa Udongah Irul itu, hingga saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait dalam upaya membuka keterisoliran wilayah Wayharu yang didalamnya terdapat empat pekon yaitu, Pekon Wayharu, Bandardalam, Siringgading, dan Waytiyas.
“Bahkan sebelum dilantik menjadi anggota DPR-RI, kita sudah ikut memberikan andil dalam upaya mewujudkan harapan masyarakat Wayharu lepas dari keterilosirannya, dengan cara secara intens berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar terbitnya izin peningkatan badan jalan Sumberrejo-Wayharu yang disebut dengan Jalur Patroli,” ucap Irul.
Dijelaskannya, bahkan sebelumnya pihaknya bersama jajaran Pemkab Pesibar sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pemerintah pusat, ihwal kendala yang dihadapi Pemkab Pesibar dalam mengentaskan keterisoliran Wayharu. “Untuk saat ini Pemkab Pesibar memang masih terkendala dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) dalam upaya peningkatan jalur patroli,” lanjutnya.
Sebab itu, demi kepentingan masyarakat Wayharu, pihaknya berharap agar pemerintah pusat dapat menganggarkan peningkatan jalan Sumberrejo-Wayharu sepanjang sekitar 12 KM. “Dengan dianggarkannya pengerasan badan jalan tersebut masyarakat Wayharu bisa terbantu jika akses bisa dilalui kendaraan ojek dengan leluasa,” harap Khairul.
Khairul pun memaklumi jika sebelumnya masyarakat Wayharu melalui salah satu tokohnya yang mengancam akan menggelar demo dan memboikot pemilu, jika harapan untuk lepas dari sebutan wilayah terisolir tak kunjung diwujudkan.
“Sangat wajar, karena memang hak mereka (masyarakat Wayharu) untuk bisa mendapatkan infrastruktur yang maksimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang harus dipenuhi Negara,” pungkasnya.
“Jangan sampai Negara kalah hanya karena kepentingan perorangan. Itu yang harus paling kita ingat,” tukas Khairul. (Eva)
