Bandarlampung, Warta9.com – Komisaris Utama PTPN VII Prof. Agus Pakpahan memberi penguatan kepada manajemen PTPN VII soal pengendali pengawasan. Di hadapan puluhan unsur pimpinan unit, Profesor Riset Ilmu Agro Ekonomi ini mengatakan, kultur kerja yang kuat dengan tata kelola yang baik tidak membutuhkan pengawasan khusus dari suatu institusi atau bagian khusus.
Ia menyebut, pada manajemen yang sudah berjalan dengan sistem yang terintegrasi, hampir tidak ada data pergerakan setiap elemen dalam perusahaan itu yang tidak tercatat. Dengan demikian, setiap ada penyimpangan yang terjadi, sistem akan mengirim peringatan dini. Kemudian, setiap anggota dalam sistem tersebut akan mengetahui dan segera memperbaiki diri.
Pernyataan itu disampaikan Agus Pakpahan pada acara Penguatan SPI Sebagai Mitra Manajemen PTPN VII untuk Mencapai Kinerja Prima, di Kantor Direksi PTPN VII, Kamis (30/1/2020).
Agenda Bagian SPI (Satuan Pengawas Internal) PTPN VII ini dihadiri Direktur Utama PTPN VII Muhammad Hanugroho, Direktur Komersil Achmad Sudarto, Kabag SPI Agus Faroni, para Kabag, Para Manajer, dan unsur pimpinan madya.
Dalam konteks PTPN VII, Agus Pakpahan meminta semua elemen, dimulai dari individu, untuk menjadi bagian dari terbentuknya tata kelola perusahaan yang baik. Ia menyebut, tata kelola yang baik itu harus menjadi budaya perusahaan (corporate culture) yang pada muaranya akan menjalankan sistem tanpa pengawasan khusus.
“Jika budaya kerja kita sudah berjalan dengan baik, sebenarnya kita tidak butuh lagi SPI dan tim auditor lainnya. Sebab, dalam nilai budaya kerja yang ideal, pengawasan itu sudah melekat di dalam diri setiap individu. Jadi, kita bekerja sekaligus mengawasi hasil pekerjaan kita sendiri,” kata Guru Besar Pertanian di IPB ini.
SPI Mitra Garis Depan
Sementara itu, Muhammad Hanugroho dalam sambutannya meminta SPI di PTPN VII menjadi mitra yang berada di garis depan pengendalian manajemen. Ia mengharapkan SPI sebagai instrumen early warning system yang peka terhadap adanya indikasi-indikasi penyimpangan dari semua lini.
“Sebagai early warning system, ia bekerja dengan kepekaan yang tinggi sehingga setiap kali menangkap ada sinyal ketidakberesan, langsung memberi peringatan. Peringatan yang dimaksud bukan sanksi apalagi punishment, tetapi mengingatkan agar tidak terjadi yang tidak diinginkan,” kata dia.
Oho, sapaan akrab M. Hanugroho, juga mengingatkan kepada seluruh unsur pimpinan unit untuk terus memperbaiki kinerja dengan sistem yang berlaku. Jika akan mengambil kebijakan yang diperkirakan akan menimbulkan masalah, kata dia, sebaiknya segera berkonsultasi dengan auditor, dalam hal ini Bagian SPI.
Meskipun demikian, Oho mendorong semua unsur pimpinan unit untuk mengambil keputusan dan kebijakan dengan cepat dan tepat. Keberadaan SPI sebagai suatu sistem pengendalian dan pengawasan tidak boleh mengurangi kreativitas dan inovasi untuk kemajuan dan percepatan suatu kebijakan.
“SPI jangan menjadi penghalang bagi kita untuk bergerak cepat, tepat, dan kreatif. Dalam kaitan ini, sebagai satu kesatuan sistem, jika ada sesuatu kebijakan baru dan kreatif dari salah satu sistem itu, SPI juga harus peka mengawal dan mendampingi. Dia harus menjadi konsultan program,” kata dia.
Pada acara itu, Bagian SPI PTPN VII mengundang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung untuk memberi penguatan. Harapan Nainggolan dari BPKP Lampung menyatakan, manajemen PTPN VII yang telah menggunakan aplikasi sistem Enterprise Resource Planning (ERP) dinilai telah melakukan proses adminsitrasinya dengan baik. Namun demikian, kata dia, fungsi pengawasan masih tetap harus dikuatkan seiring canggihnya sistem.
Forum diskusi yang dipandu Kabag SPI Agus Faroni berlangsung konstruktif. Pemaparan Harapan Nainggolan dan Ernaldi dari BPKP Lampung menjadi ajang konsultasi bagi karyawan di Bagian SPI dan bagian lain yang erat kaitannya dengan pelaksanaan palaporan kinerja.
Agus Faroni meminta seluruh peserta yang hadir untuk bisa menjaring ilmu dan strategi efektif untuk mengawal manajemen agar bisa berjalan sesuai aturan. (W9-jam)
