Pemkab Tubaba Genjot Akselerasi Mall Pelayanan Publik Digital

Penjabat Bupati Dr. Zaidirina, S.E.M.Si. foto (nan/warta9)

Panaragan, Warta9.com – Pemkab Tulangbawang Barat, Lampung, tengah mengakselerasi Mall Pelayanan Publik (MPP) Digital yang dibangun dalam konsep baru mengiringi trend perkembangan zaman.

Hal ini terbukti saat Penjabat (Pj) Bupati Dr. Zaidirina, S.E.,M.Si bersama 10 Instansi Vertikal/Lembaga Kementerian, BUMN, sampai OPD Pemkab Tubaba melakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan Penyelenggaraan Pelayanan MPP, di Aula lantai IIl Sekretariat pemkab setempat, Selasa (31/01/2023).

Bacaan Lainnya

Pj Bupati menerangkan, pihaknya telah melakukan berbagai hal meliputi, membentuk Tim Percepatan Pendirian Mall Pelayanan Publik serta melakukan Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama para OPD.

“Penandatanganan bersama ini dilakukan untuk meningkatkan serta memupuk
hubungan kelembagaan, kemitraan serta
saling membantu antara Pemkab Tubaba
dan Pihak Pemberi Layanan,” ungkap Zaidirina.

Mengenai akselerasi ini, Zaidirina menyakinkan, akan menjadi role model pelayanan publik masa depan dengan menghadirkan pelayanan hingga Tiyuh (desa) sebagai teras terdepan pemerintah
daerah.

Penjabat Bupati dan Kepala Kejari saat penandatanganan nota kesepakatan. foto (nan/warta9)

“Menciptakan suatu pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Untuk itu, MPP Digital yang saat ini sedang kita bangun memiliki konsep baru yang sesuai dengan trend perkembangan zaman,” imbuh dia.

Zaidirina tuturkan harapan, kiranya dapat menjaga kekompakan dan kolaboratif dalam proses pembangunan. Sehingga semua akan memperoleh hasil yang maksimal, ini tentu sangat bermanfaat untuk menunjang kinerja dalam memberi layanan kepada masyarakat.

Pemkab Tubaba juga melakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) bersama Kejaksaan Negeri dalam hak penanganan masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negera (TUN) wilayah setempat.

“Ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Tubaba, serta untuk meningkatkan efektivitas penanganan atau penyelesaian masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara baik di dalam maupun di luar,” pungkas Kajari Sri Haryanto. (W9-Nan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.