PANARAGAN, Warta9.com – Pemkab Tulangbawang Barat, Lampung, melaksanakan rapat koordinasi program pemberantasan korupsi bersama KPK RI.
Rapat berlangsung khidmat di ruang rapat Bupati, Kamis (19/10). Tim Korsuf Wilayah II KPK telah berkunjung di Kabupaten Tubaba.
Tim tersebut terdiri dari Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Pencegahan Korwil II Andi Purwana, PIC MCP KPK Wilayah Lampung Wuri Nurhayati dan PIC MCP KPK Wilayah Sumatera Selatan Alfi Rachman Waluyo.
Tim KPK diterima langsung oleh Penjabat Bupati Tubaba, M Firsada, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), Inspektur dan jajaran kepala OPD setempat.
Tujuan kedatangan tim KPK dalam rangka rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi dan pemantauan pelayanan publik di Kabupaten Tubaba.
Penjabat Bupati Firsada berkomitmen mendorong agar semua OPD yang terkait dengan program pemberantasan korupsi melalui Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK RI agar dapat bekerja secara maksimal.
“Dan mamatuhi aturan serta menjalankan prinsip-prinsip sebagai warga Tubaba melalui nedes nemen nerimo,” kata Penjabat Bupati Firsada.
Sementara paparan saat rapat Andi Purwana sebagai Kasatgas menyampaikan, evaluasi dan progres capaian MCP atas Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Kabupaten Tubaba tahun 2022 dan 2023.
“Ada delapan area intervensi KPK yaitu terkait perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan, pengelolaan BMD, dan Tata Kelola Keuangan Dana desa,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, pada tahun 2022 capaian MCP KPK Kabupaten Tubaba mendapat persentase nilai 92%. Capaian ini perlu ditingkatkan untuk tahun 2023, ada beberapa capaian sub indikator pada beberapa area intervensi yang harus dioptimalkan.
“Area yang mendapat perhatian dan pembahasan secara khusus yaitu pada area pengelolaan BMD terkait proses sertifikasi asset serta area optimalisasi pendapatan daerah,” katanya.
Sedangkan, Sekda Kabupaten Tubaba Novriwan Jaya berujar target kegiatan MCP KPK Kabupaten Tubaba ditahun 2023 secara rutin dilakukan evaluasi.
“Target pada akhir tahun semua dokumen terkait program pemberantasan korupsi dapat kami penuhi sehingga kabupaten tulang bawang barat pada tahun 2023 akan mendapat niai yang lebih baik,” imbuh Sekda.
“Terimakasih atas evaluasi yang dilakukan oleh TIM KPK dan kiranya manjadi perhatian semuan OPD terkait,” tandasnya. (W9-Nan)
