Perwakilan Ribuan Tenaga Honorer Adu Nasib dengan Wabup Lampura

Sepuluh dari perwakilan ribuan tenaga honorer temui Wakil Bupati.

Kotabumi, Warta9.com – Sebanyak sepuluh orang dari perwakilan ribuan tenaga honorer mengadu nasib dalam pertemuan dengan Wakil Bupati Lampung Utara, Ardian Saputra.

Perwakilan tenaga honorer, Suhada mengatakan, bahwa dalam pertemuan itu pihaknya berharap agar Pemkab Lampung Utara dapat membuka kembali perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal itu guna mempertegas nasib yang lulus pada passing great beberapa waktu lalu.

Namun sayangnya, para tenaga non ASN tidak mendapatkan kepastian dari hasil audensi. Dan mereka bertekad akan memperjuangkan nasibnya ke Pemerintah Pusat.

“Kami sudah dapat jawaban dari pak Wabup Ardian. Meski hasilnya kurang memuaskan hati kami, namun tidak akan patah arang. Kami akan tetap memperjuangkan nasib kami,” ucap Suhada kepada media, Senin (07/11/2022) di Kantor Pemkab.

Dalam waktu dekat lanjutnya, akan ada perwakilan yang akan berangkat ke Jakarta guna memperjuangkan nasib ribuan honorer yang tergabung dalam grup perjuangan PPPK.

“Masih menunggu dananya mau berangkat. Kita akan rembukan terlebih dahulu dengan kawan-kawan seperjuangan. Kalau dananya sudah kumpul baru kami akan berangkat,” kata perwakilan PPPK itu.

Terpisah, Wabup Lampura Ardian Saputra menjelaskan, Pemkab bukan tidak mau melakukan Perekrutan PPPK. Jika anggaran tercukupi untuk membayar gaji, tentu Pemkab akan membuka perekrutan PPPK tersebut.

Namun Pemerintah Pusat hanya mengeluarkan kuotanya saja, sementara gaji dibebankan kepada APBD Pemkab Lampura.
Sedangkan APBD Lampura untuk belanja pegawai saja sudah 104 persen. Kemudian untuk Kabupaten lain itu tidak sampai 50 persen.

“Saya minta mereka juga bantu Pemkab Lampura, karena Pemerintah Pusat hanya mengeluarkan kuota saja. Sementara untuk gaji tetap dikembalikan ke kita,” ucapnya.

Jika dilihat tambah Ardian, untuk Bandar Lampung saja yang sampai mengadakan demo tetap tidak sanggup untuk membayar, apalagi Kabupaten.

“Saran dari kita jika mereka mau berangkat kesana minta lah SK dari 4 Menteri terkait kuota hingga pembayaran gaji. Kita akan ACC asalkan untuk membayar gaji mereka uangnya memang benar-benar ada,” pungkasnya. (Rozi/Van/Lam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.