Bandarlampung, Warta9.com – Suara nyaring anggota Komisi I DPRD Kota Bandarlampung saat melakukan sidak ke lokasi pembangunan gudang di Jl. Pulau Bawean Sukarame, hanya isapan jempol.
Sebab, realita di lapangan kegiatan pembangunan gudang masih berlangsung. Menurut warga setempat H. Jalal, Selasa (23/10/2018), pihak pengusaha Candra masih melanjutkan kegiatan pembangunan gudang. Bahkan katanya, rangka besi bangunan bagian belakang malah ditambah ke atas.
Jalal juga mempertanyakan sikap Dewan yang meminta pembangunan gudang dibongkar. Tapi kenyataannya, sampai sekarang bukanya distop tapi masih berjalan dan kerangka bangunan malah ditambah.
Saat kunjungan ke lokasi, anggota Komisi I Jauhari, SH, MH, meminta agar pembangunan gudang distop. Karena bangunan milik Candra itu, antara gambar dengan kondisi fisik tidak sama.
Alasan lain Jauhari meminta bangunan dibongkar, karena lokasi gudang tidak tepat karena berada di tengah-tengah lingkungan pemukiman penduduk. “Jadi setelah turun ke lokasi bersama beberapa anggota Komisi I, kami melihat antara gambar dan bangunan tidak sama. Karena itu, kami minta dibongkar karena sudah menyalahi aturan,” ujar Jauhari anggota Fraksi Gerindra ini.
Diketahui, keberadaan bangunan yang diduga akan dijadikan gudang di Jl. Pulau Bawean Sukarame Bandarlampung mendapat protes keras dari warga.
Melalui Komisi I, Dewan telah memanggil sejumlah pihak seperti Badan Perizinan, Dinas Pemukiman dan Tata Ruang, Camat Sukarame, Lurah Sukarame dan warga. Dari warga yang hadir antara lain, H. Jalal, H. Hariyanto, Muas, Santoso, H. Joko, Martin dan Ketua RT. Sedangkan pihak yang membangun gudang tidak hadir dengan alasan sedang sakit.
Warga mempertanyakan proses izin bangunan yang diduga akan dibuat gudang. Sebab, warga sampai saat ini belum pernah memberikan izin. Warga juga mempertanyakan kepada pihak Dinas Pemukiman dan Tata Ruang bisa memberikan rekomendasi izin pembangunan gudang. Karena itu, bangunan gudang ini sempat terhenti, tapi kemudian dilanjutkan lagi.
Warga menduga ada permainan antara pihak pengusaha dengan dinas terkait. Apalagi setelah dilakukan pengecekan lokasi, antara gambar dengan fisik tidak sesuai. Warga menduga ada oknum dinas Tata Ruang dan Permukiman yang bermain dalam urusan perizinan bangunan ini. (W9-jam)
