Jakarta, Warta9.com – Penjabat (Pj) Bupati Mesuji Drs. Sulpakar, MM, kembali melakukan audiensi dengan pemerintah pusat. Kali ini Sulpakar datang ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (15/02/2023).
Didampingi Kepala Bappelitbangda Abu Rosid dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mesuji Ridwan Zulkifli, serta beberapa Kepala Bidang (Kabid) Dinas terkait Sulpakar melakukan koordinasi terkait rencana usulan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah Kabupaten Mesuji. Rombongan diterima oleh Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) Kementerian PUPR.
Pemerintah Kabupaten Mesuji mengusulkan usulan rencana penanganan jalan daerah melalui Instruksi Presiden yang saat ini sedang digodok oleh pemerintah pusat serta usulan menu serta alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan fisik tahun 2024. Khususnya, sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Pada kesempatan itu, Sulpakar memaparkan rencana Pengembangan infrastruktur dan konektivitas wilayah Kabupaten Mesuji serta memberikan gambaran kondisi infrastruktur jalan yang ada di Mesuji. Dimana kondisi jalan Kabupaten Mesuji tahun 2021 yaitu; Jalan mantap 21,27% jalan tidak mantap 78,73%, kemudian tahun 2022 jumlah jalan mantap di Mesuji menjadi 23,70% dan jalan tidak mantap 76,30%.
Selain itu, tahun 2022 jalan rigid 87,332 Km, aspal 129,468 km telfod/kerikil 278,099 Km, tanah 68,24 Km. Sedangkan kondisi jembatan tahun 2022, jumlah jembatan baik di Kabupaten Mesuji berjumlah 21 unit, jembatan sedang 139 unit, jembatan rusak ringan 44 unit dan jembatan rusak berat 17 unit, jumlah jembatan sebanyak 221 unit.
“Jika rata-rata kemampuan penanganan jalan Kabupaten Mesuji setiap tahun adalah 15 KM l, untuk mencapai kemantapan Jalan 65%, maka setidaknya membutuhkan waktu hingga 13 sampai 14 tahun,” tegas Sulpakar.
Sulpakar juga menyampaikan rencana usulan menu dak fisik PUPR 2024 khususnya untuk jalan nilai usulan sebesar Rp183.800.000.000. Selain infrastruktur jalan dan jembatan Pj. Bupati Mesuji juga menyampaikan rencana usulan menu dak fisik PUPR 2004 terkait masalah air minum, sanitasi perumahan dan pemukiman serta irigasi.
Usulan Pembangunan Jembatan Non Status (APBN) 2024 juga disampaikan Sulpakar dalam pemaparannya, jembatan yang menjadi prioritas dialokasikan untuk pembangunan jembatan Labuhan Baja yang menghubungkan antara Labuhan Batin dan Labuhan Jaya.
Jembatan ini nantinya akan menghubungkan antara Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan.
Pembangunan Jembatan ini tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat dalam membuka jalur alternatif transportasi baru penghubung antar kabupaten antar provinsi tersebut.
Kemudian pemerataan pembangunan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Mesuji dengan Kabupaten OKI. Selain itu, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meminimalisir kesenjangan sosial di wilayah perbatasan tersebut.
Sulpakar berharap usulan dan rencana yang dipaparkan dan disampaikan nantinya dapat disetujui dan diakomodir oleh pihak Kementerian PUPR RI. “Mohon doa dari seluruh masyarakat Mesuji, semoga apa yang menjadi keinginan dan prioritas masyarakat di Kabupaten Mesuji dapat tercapai dan terwujud. Kita hanya dapat berusaha semaksimal mungkin, semoga Allah SWT, mengabulkan mimpi dan keinginan kita bersama,” tutup Sulpakar. (W9-jm/ms)
