Kotabumi, Warta9.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Utara menyangkal dugaan tidak adanya keterbukaan informasi publik dan permainan pada rekrutmen sensus tani 2023.
Kepala BPS Lampung Utara Sugaryadi, S.E., M.M diwakili Pejabat Fungsional Statistisi Diko dikonfirmasi, Kamis (06/4) di ruang kerjanya berujar, rekrutmen sensus tani 2023 sudah sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) BPS Pusat.
Mengenai dugaan tidak adanya keterbukaan informasi publik, dia menampik bahwa pihaknya sudah mengupload hasil pengumuman di website resmi BPS Kabupaten Lampung Utara. Pun dalam juknis pusat tidak mengharuskan BPS untuk membuka rekrutmen sensus.
Diko bersikeras jika dugaan permainan pada rekrutmen petugas sensus tani di Lampung Utara tidak benar. Namun dia tidak dapat mengurai tindaklanjut yang bakal dilakukan BPS terhadap sentilan Kader HMI itu.
“Jika HMI ingin berkolaborsi membangun Lampung Utara bisa dikoordinasikan bersama. Kita berbicara tentang program untuk menuntaskan kemiskinan di kabupaten ini,” tutur Diko.
Ditanya soal kesiapan BPS menghadapi HMI, Diko menyatakan siap dan akan membuka secara transparan petunjuk teknis pusat. Terlebih, siap melayani aksi unjuk rasa sesuai tuntutan dan harapan HMI kepada BPS.
“Terkait mitra kerja, benar BPS melakukan rekrutmen melalui mitra. Tetapi mitra kita yang lama itu tidak elok kinerjanya, kita punya riwayatnya. Dari itu kita mengadakn rekrutmen baru dengan tetap sebagian memakai mitra kerja yang riwayatnya baik,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, sangkaan permainan rekrutmen sensus tani 2023 tersebut dituturkan salah seorang Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kotabumi, M. Yosep Alipio.
Yosep menyoroti dugaan tidak adanya keterbukaan informasi publik BPS Kabupaten Lampung Utara terkait rekrutmen petugas sensus tani.
Dia menerangkan, pekan lalu BPS telah membuka ruang kepada putra-putri terbaik desa untuk bergabung guna membantu mengumpulkan data sensus pertanian.
Namun terkait mekanisme perekrutan diduga hanya formalitas belaka, karena pasalnya tidak ada informasi publik baik melalui media sosial di akun instagram maupun di website.
Adanya persoalan tersebut, menurut Yosep, BPS perlu memberi informasi yang luas. Apalagi angka pengangguran di Lampung Utara sangat tinggi. Yosep menduga masih ada oknum yang permainkan rekrutmen dengan dalih mitra kerja dimasing-masing kecamatan dan desa.
“Jika sudah ada mitra kerja kenapa harus ada perekrutan. Kenapa tidak tunjuk langsung saja oleh pihak BPS, saya prihatin dengan pemuda desa yang ingin berkerja sungguh-sungguh namun tidak di terima dengan dalih mereka tidak mempunyai pengalaman di BPS. Padahal pemuda itu mempunyai pengalaman dan potensi yang besar, bagaimana ingin mempunyai pengalaman di BPS kalau daftar di awal saja tidak di terima. Terkait pengalaman nanti ada pelatihan juga yang akan membuat mereka pahan dengan mekanisme pekerjaan tersebut,” ucapnya.
Yosep mengaku kecewa dengan tidak adanya keterbukaan publik saat perekrutan berlangsung. Padahal hal itu tertuang dalam aturan informasi publik dikutip dari Portal PPID Badan Pusat Statistik, setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008.
“Website PPID BPS menyediakan informasi publik berkala, setiap saat, serta-merta dan informasi lainnya, namun hal itu tidak sepadan dengan apa yang terjadi saat ini,” ujar yosep.
Yosep menyatakan siap mengawal dugaan tersebut, dan segera mengoordinasikan permasalahan ini kepada Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) agar memperoleh pengawalan khusus.
“Saya harap agar BPS Provinsi Lampung untuk dapat mencopot kepala BPS Lampung Utara karena dianggap tidak piawai dalam menjalankan aturan dan mekanisme yang ada,” imbuhnya.
Yosep menambahkan, jika tidak ada tindaklanjut dalam sepekan atau dua pekan, maka HMI akan menurunkan masa aksi untuk melakukan demonstrasi. (Red)
