Bandarlampung, Warta9.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandarlampung, menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan Atas Rancangan Perubahan APBD Kota Bandarlampung Tahun Anggaran 2019, Jumat (26/7/2019). Berikut suara delapan Fraksi di DPRD Bandarlampung. Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia disampaikan oleh Pandu Kesuma Dewangsa, SIIP, (PPP).
Menurut Pandu, Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia mendukung langkah Pemerintah Kota Bandarlampung untuk senantiasa meningkatkan sektor Pendapatan Asli Daerah. Dibandingkan sepuluh tahun yang lalu, sektor Pendapatan Asli Daerah menunjukkan progres yang membanggakan.
Namun demikian, Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia meminta agar target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan, sehingga tidak menggangu sektor belanja yang juga mengalami peningkatan, tandas Pandu Kesuma Dewangsa.
Sementara itu, Juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Bandarlampung; Indrawani SE, MH, mendukung upaya pemerintah daerah untuk terus meningkatkan sektor Pendapatan daerah, khususnya sektor Pendapatan Asli Daerah.
Pendapatan Daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD. Pendapatan daerah menjadi sumber pembiayaan guna menjalankan kegiatan yang telah direncanakan. Oleh karena itu Fraksi Partai Demokrat meminta perhatian yang sungguh-sungguh untuk menjaga target pendapatan yang telah ditetapkan agar diakhir tahun dapat terealisasi.
Juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Kota Bandarlampung Imam Santoso, SH, saat menyampaikan pemandangan umum Fraksinya terhadap Nota Keuangan Atas Rancangan Perubahan APBD Kota Bandarlampung Tahun Anggaran 2019, mengatakan, peningkatan Pendapatan Daerah sebesar 10,46 persen dari yang ditargetkan dalam APBD induk merupakan upaya yang baik dan perlu didukung bersama.
Namun, peningkatan Pendapatan Daerah yang signifikan itu perlu strategi yang jitu sehingga target yang telah ditetapkan dapat terealisasi. Ini semuanya perlu komitmen, kerja keras dan kesungguhan semua pihak, khususnya OPD pengelola pajak dan Retribusi Daerah, kata Imam Santoso
“Dari sektor belanja, Fraksi Gerindra meminta agar pemerintah daerah memprioritaskan kebutuhan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan dibandingkan dengan kebutuhan birokrasi serta pengelolaannya menerapkan prinsip transparansi, akuntabel, disiplin, berkeadilan dan efisiensi,” tandas Imam Santoso.
Juru bicara Fraksi Golkar DPRD Kota Bandarlampung H. Barlian Mansyur, menyoroti potensi pendapatan daerah sesungguhnya masih cukup besar. Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah ini, dapat dilakukan dengan mengerahkan sumber daya baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Oleh karenanya Fraksi Golkar meminta kepada Walikota untuk melakukan aksi-aksi profesional, menerapkan sistem online serta melakukan pengawasan yang ketat
“Melengkapi sarana dan prasarana operasional secara elektronik merupakan kebutuhan yang sangat mendesak untuk optimalisasi pendapatan daerah,” ujar Barlian Mansyur.
Sedangkan Mukhlas Ermanto Bastari, SE. MM, Juru bicara Fraksi Keadilan Sejahtera mengatakan, sebagai dokumen publik, APBD merupakan instrumen penting didalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, agar Pemerintahan berjalan secara efektif dan akuntabel. Dalam pelaksanaan asumsi yang disajikan dalam APBD tidak selalu sejalan dengan implementasinya, baik pos pendapatan, belanja maupun pembiayaan, sehingga diperlukan penyesuaian.
Fraksi Keadilan Sejahtera, menurut Mukhlas memberikan apresiasi kepada Walikota dalam meningkatkan sektor Pendapatan Asli Daerah. Oleh karenanya pemerintah daerah perlu melakukan intensifikasi dengan menerapkan pembayaran pajak melalui sistem online.
Fraksi Keadilan Sejahtera menilai sejak pemerintahan daerah menerapkan pemasangan taping box, kenaikan sektor Pendapatan Asli Daerah meningkatkan secara signifikan. Oleh karenanya Fraksi Keadilan Sejahtera sangat mendukung adanya pemasangan taping box. Kedepan agar dipasang lebih banyak lagi.
“Namun demikian, taping box yang terpasang pada objek pajak hendaknya terkoneksi dengan server yang ada di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, hal ini penting agar bila ada objek pajak yang curang, pemerintah bisa langsung mengetahuinya saat itu juga,” tandas Mukhlas
Selain itu Fraksi Keadilan Sejahtera juga meminta agar Walikota menerapkan pajak rumah kos sesuai dengan ketentuan Perda No. 7 Tahun 2018. Dengan pesatnya usaha rumah kos tentunya akan menambah pendapatan daerah.
Juru bicara Fraksi Nasdem-Hanura, Erika Novalia Sani SH, memberikan apresiasi dan kepercayaan penuh kepada Walikota beserta jajaran untuk merealisasikan baik sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
Untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Perlu kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas dari Walikota beserta seluruh jajaran. “Kami yakin dan percaya dengan mengerahkan segala daya upaya dan kemampuan, apa yang telah direncanakan dapat diwujudkan,” tandas Erika.
Sementara H. Edison Hadjar, SE juru bicara Fraksi PAN, juga memberikan apresiasi kepada Walikota Bandarlampung atas kinerja pemerintah Kota Bandarlampung untuk mewujudkan keinginan warga Kota Bandarlampung, ujar Edison
Terkait sektor Pendapatan, Fraksi PAN menyoroti masih lemahnya sanksi hukum terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, masih belum optimalnya sarana dan prasarana operasional yang diperlukan dalam pengelolaan sumber pendapatan.
Terakhir, Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bandarlampung Suhaili, SH, juga memberikan apresiasi terhadap peningkatan Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Kota Bandarlampung Tahun Anggaran 2019. Fraksi PDI Perjuangan menilai peningkatan yang signifikan itu dapat direalisasikan dengan mengerahkan segala sumber daya yang ada, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. “Peningkatan profesionalisme, kompetensi aparatur pengelola pendapatan daerah perlu dioptimalkan dan ditingkatkan,” ujar Suheli
Sedangkan lemahnya sanksi hukum terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya menjadi perhatian Fraksi PDI Perjuangan. Oleh karena itu, Walikota harus melakukan terobosan guna dapat memberikan sanksi kepada wajib pajak yang masih membandel. (W9-jam)
