Sumatera Utara, Warta9.com – Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021), menetapkan Ketua Umum Jenderal TNI (pur) Moeldoko.
Terpilihnya Moeldoko juga Kepala Staf Presiden (KSP) ini, mengundang reaksi keras dari kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menegaskan bahwa jalannya Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit Sumatera Utara merupakan hal yang ilegal. Karena DPP Partai Demokrat belum pernah mengeluarkan SK kepanitiaan tentang penyelenggaraan KLB dan jika KLB tetap dìlakukan itu berarti makar.
“Tak punya legal standing. Apalagi mereka-mereka yang telah dipecat dari keanggotaan Partai Demokrat, sama sekali tak punya hak untuk membawa-bawa nama Partai Demokrat dan menggunakan atribut Partai Demokrat,” kata Kamhar kepada wartawan, Jumat (5/3/2021).
Jalannya KLB di Sumatera Utara itu telah menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat periode 2021-2026. Partai Demokrat memandang gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat ini sebagai praktik “pelacuran” kader dan para mantan kader yang terobsesi kekuasaan.
“Dan praktik mempertontonkan arogansi kekuasaan di sisi lainnya di mana Moeldoko yang juga Kepala Staf Presiden berambisi mengambil alih Partai Demokrat untuk pemenuhan syahwat politiknya pada 2024 nanti,” ujarnya.
Kamhar menegaskan, permasalahan ini bukan persoalan internal Partai Demokrat karena tak ada sama sekali persoalan dari segenap kader yang memiliki legal standing atau pemilik suara sah yaitu 34 orang Ketua DPD dan 514 orang Ketua DPC. Gerakan ini menurut dia terbaca sebagai operasi yang dimotori aktor eksternal yang terafiliasi dengan kekuasaan yang menggunakan tangan para mantan kader dan segelintir kader yang diduga tergiur kekuasaan dan rupiah.
“Jadi ini bukan hanya indikasi praktik kekuasaan yang mengancam kedaulatan Partai Demokrat. Lebih jauh dari itu, ini mengancam eksistensi demokrasi yang kita perjuangkan bersama sebagai agenda reformasi,” ujarnya.
Menurut Kamhar, sampai saat ini diketahui tak ada ketua DPD yang hadir di KLB Demokrat di Sumatera Utara tersebut. Semua pemimpin daerah masih setia kepada AHY. “Sekali lagi kami pastikan tak ada Ketua DPD dan Ketua DPC yang sah menghadiri kegiatan KLB abal-abal tersebut. Semuanya masih waras,” ujarnya. (W9-jm)
