Jakarta, Warta9.com – Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Mesuji Lampung diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) RI Abdullah Azwar Anas, M.Si, bersamaan dengan 16 MPP lainnya se-Indonesia di Ball Room Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (7/3/2024).
Acara peresmian tersebut dihadiri langsung Penjabat (Pj) Bupati Mesuji, Sulpakar, didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Arif Arianto.
Dalam acara tersebut, Menpan-RB, Abdullah Azwar Anas, meresmikan secara serentak 17 MPP se-Indonesia yang juga dihadiri kepala daerah masing-masing. Juga dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro, Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto, Ketua KASN Agus Pramusinto, jajaran Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkup Kementerian PANRB,
Bahkan Menpan-RB di berbagai kesempatan mendorong hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) di semua daerah di Tanah Air.
Karena, MPP adalah konsep pelayanan publik terintegrasi atau one stop service. Dimana pada satu tempat dapat melayani ratusan izin/dokumen yang dibutuhkan warga serta dunia usaha dengan cepat dan berbiaya murah.
Abdullah Azwar Anas menyampaikan MPP adalah indikator dari birokrasi yang sehat. “Jika birokrasi yang tidak sehat, pasti kita tidak akan maju. Kemajuan dimulai dari birokrasi sehat serta berkualitas. Itu sebabnya, MPP dihadirkan untuk membuat birokrasi yang sehat,” ujar Mepan-RB.
Adapun 17 MPP yang diresmikan Menpan-RB adalah MPP Kota Medan, MPP Kabupaten Siak, MPP Kabupaten Seluma, MPP Kabupaten Sarolangun, MPP Kabupaten Bangka, MPP Kabupaten Mesuji, MPP Kota Sukabumi, MPP Kabupaten Banjarnegara, MPP Kota Tegal, MPP Kota Probolinggo, MPP Kabupaten Katingan, MPP Kabupaten Lamandau, MPP Kabupaten Sukamara, MPP Kota Banjarmasin, MPP Kabupaten Gowa, dan MPP Kabupaten Wonosobo.
Masih dalam kesempatan itu, Menpan-Rb mengucapkan selamat kepada 17 Kabupaten/Kota yang MPP-nya diresmikan hari ini.
“Ini (MPP) bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik di masing-masing daerah. Kami berharap, kepala daerah segera dipercepat hadirnya MPP di daerahnya. Agar pelayanan publik daerahnya semakin bagus,” katanya.
Mengenai keterbatasan dana untuk pembangunan gedung sebagai MPP, Menpan-RB mengatakan agar kepala daerah dapat berpikir sederhana dan memanfaatkan fasilitas gedung yang representative di daerah masing-masing. “Simpel saja, tidak harus bangun gedung baru, jadi lebih terjangkau. Di daerah kan banyak aset yang idle, itu saja manfaatkan,” tutup Menpan-RB. (W9-jm)
