Bandarlampung, Warra9.com – DPRD Lampung menggelar Rapat Paripurna Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Rabu (22/5/2024).
Tapi, Rapat Paripurna kali cukup seru. Rapat Paripurna Dewan baru dibuka pimpinan rapat langsung dihujani interupsi dari anggota DPRD Lampung dan Fraksi-fraksu DPRD Lampung.
Interupsi diawali oleh Ketua Fraksi Golkar Supriyadi Hamzah. Dia menyampaikan interupsi, bahwa Fraksi Golkar meminta penjelasan Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay terkait adanya surat tertanggal 13 Mei 2024 tentang usulan nama Sekdaprov Fahrizal Darminto sebagai Pj Gubernur ke Kemendagri.
“Usulan itu tidak sesuai dengan rapat pimpinan dan fraksi akhir Desember 2023 yang berisi tiga nama. Surat baru itu harus dianulir dan kita usulkan keputusan Desember 2023 karena itu yang sesuai dengan buah pikiran kita bersama,” tegas Supriyadi Hamzah.
Interupsi serupa disampaikan Ketua Fraksi Demokrat Hanifal. Dia mempertanyakan mekanisme pembuatan surat tersebut karena pada 4 Desember 2023 ada tiga nama yang diajukan yakni Fahrizal Darminto, Rahman Hadi, dan Samsudin. Namun usulan itu tiba-tiba berubah.
“Tapi 8 Mei 2024 setelah pengumuman masa jabatan gubernur berakhir tiba-tiba ada surat dari Ketua DPRD ke Kemendagri. Seperti apa mekanismenya?,” tanya Hanifal lantang.
Dia menegaskan, jika Ketua DPRD tidak bisa mempertanggungjawabkan surat tersebut, Fraksi Demokrat akan keluar dari Rapat Paripurna.
Atas interupsi Anggota DPRD, Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay menjelaskan pada 4 Desember 2023 ada lima nama yang diusulkan Fahrizal Darminto, Rahman Hadi, Samsudin, Laksamana TNI Idham Faca, dan Prof. Lusmeilia Afriani.
“Saat itu usulan ada lima nama, menindaklanjuti pengumuman pemberhentian Gubernur Lampung, dengan memperhatikan geo politik, stabil ekonomi, harkat dan martabat Provinsi Lampung saya mengusulkan surat itu,” kata Mingrum.
Dia menegaskan akan mengajak seluruh pimpinan fraksi untuk berkumpul di ruangannya membahas surat usulan Pj Gubernur lebih lanjut.
Tidak Puas
Meski Mingrum Gumay sudah memberikan jawaban. Namun, tidak memuaskan para anggota DPRD Lampung. Perwakilan Fraksi Gerindra dan Nasdem juga mendesak Mingrum menganulir surat tersebut dan mengirimkan nama-nama yang telah disepakati sebelumnya.
“Alangkah Baiknya surat itu ditarik lagi dan diusulkan sesuai usulan fraksi. Sebelum kita lanjutkan paripurna ini,” kata Mirzalie dari Fraksi Gerindra.
“Saran saya agar pimpinan segera mengundang fraksi untuk bisa menjelaskan, dan agar sidang paripurna ini bisa dilanjutkan,” kata Imam Suhada dari Fraksi Nasdem.
Pembahasan sempat alot selama satu jam, akhirnya para Anggota DPRD Lampung sepakat untuk melanjutkan rapat paripurna dan membahas surat Pj Gubernur kemudian. Rapat kemudian dilanjutkan yang dihadiri langsung oleh Gubernur Arinal Djunaidi. (W9-jm)
