Bandarlampung, Warta9.com – Komitmen Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten dan Kota di Lampung untuk mendukung pelaksanaan Pilkada serentak 2024, mendapat apresiasi dari KPU dan Bawaslu.
Apresiasi itu dilakukan telah dilakikan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada 2024 dalam Rakor Gabungan Pemilu 2024 di Ballroom Hotel Novotel Bandarlampung, Jumat (10/11/2023) malam, oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, para Bupati dan Walikota.
Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lampung dalam persiapan Pilkada serentak 2024 di Provinsi Lampung.
“Alhamdulillah malam ini sudah ditandatangani NPHD. Semoga pemilu di Lampung berjalan aman, damai, tertib dan demokratis,” ujar Erwan.
Apresiasi yang sama juga disampaikan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P. Panggar mengatakan penandatanganan NPHD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serentak di Provinsi Lampung ini merupakan yang pertama dilakukan di Indonesia.
“Terima kasih kepada Bapak Gubernur dan jajaran, Bupati/Walikota, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah mensupport terhadap pengawasan pemilu di Provinsi Lampung,” ujar Iskardo.
Karo Ops Polda Lampung Kombes Pol Amiludin Roemtaat mengatakan dukungan Polri dalam Pemilu 2024 seperti menjaga stabilitas keamanan disemua tahapan dan melindungi serta memberikan keamanan kepada semua stakeholder.
“Lalu membantu kelancaran dan mengamankan distribusi logistik pemilu khususnya di daerah-daerah yang terpencil dan sulit diakses serta mencegah terjadinya konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar Amiludin.
Kasiops Kasrem 043/Gatam Kolonel Inf Gede Setiawan mengatakan pihaknya telah melakukan kesiapan seperti memetakan wilayah yang dianggap rawan pada Pemilu 2024 dengan berkoordinasi bersama Bawaslu dan sosialisasi netralitas TNI kepada seluruh prajurit. “Lalu melaksanakan monitoring dan pengamanan wilayah selama tahapan pemilu berlangsung bersama polri,” ujar Gede.
Pada Rakor ini hadir diantaranya anggota Forkopimda, para Kapolres dan Dandim serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) se-Lampung. (W9-jm)
Padahal dikalsel lebih dulu lagi dari itu 🤣, di Oktober kota banjarmasin sudah ttd NPHD