Pringsewu, Warta9.com – Sekretaris Kabupaten Pringsewu Drs. Budiman PM, mulai tidak nyaman jabat Sekkab di kabupaten ini. Ini terlihat saat menemui massa dari LSM GMBI yang melakukan aksi di depan kantor Pemkab Pringsewu, Senin (11/11/2019), Budiman tampak gundah.
Waktu itu, para pendemo ditemui oleh Asisten I Setdakab Andi Wijaya. Tapi gak lama kemudian Sekkab Budiman muncul menemui massa pendemo sambil duduk depan pintu masuk Kantor Pemkab Pringsewu.
Sayangnya, di depan para massa GMBI yang mempersoalkan dugaan adanya korupsi di BPNT, Budiman banyak soal jabatan Sekdakab yang diembannya sekarang.
Budiman mengatakan, sudah ada beberapa media dan ormas menanyakan perihal masa jabatan sekda. Akhirnya Budiman pun buka-bukaan soal masa jabatan Sekda lima tahun. “Saya sudah empat tahun enam bulan menjadi sekda dan lima tahun jabatan sekda akan berakhir. Ini buka bahwa jabatan Sekda lima tahun,” ujar Budiman.
Sebelum jabatan Sekda berakhir kurang tiga bulan, bupati akan mengajukan surat kepada gubernur. Budiman juga menegaskan, bahwa selama menjadi sekda dia tidak pernah bermain proyek. “Saya tidak pernah main proyek silahkan dicek,” kata Budiman.
Mantan Kepala Dinas Pertamanan Kota Bandarlampung ini menyampaikan, bahwa GMI jangan terpancing dengan isu-isu. Bahwa dirinya orang intel, ia lama bertugas di Sospol. “Kalau saya main proyek tunjukkan. Kalau juga ada yang bilang ponakan, ambil dia bawa ke sini. Hidup saya cukup lah dari honor saya. Istri saya juga seorang swasta,” ujar Budiman.
Diketahui bahwa ormas LSM GMBI melakukan unjukrasa terkait permasalahan bantuan pangan non tunai (BPNT) di Pringsewu yang disinyalir merugikan masyarakat penerima.
Ada sejumlah tuntutan yang disorot oleh GMBI, yaitu, usut tuntas pidana korupsi dalam program BPNT, hentikan CV Ratu Barokah sebagai supplier E-Warung.
Kemudian, menuntut CV Barokah untuk mengembalikan kerugian KPM sebesar periode yang telah berjalan, juga mendesak agar kembalikan sistem penyaluran BPNT sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum dengan berpedoman pada Pedum Bansos BPNT. Selanjutnya, mereka meminta untuk periksa dan adili pimpinan CV Barokah agar tidak menjadi preseden buruk bagi masyarakat. Budiman PM juga Ketua Tikor, mengakan bahawasannya, dia tidak pernah mengarahkan dalam penyaluran beras ini.
“Saya sudah 4,6 tahun di sini tidak pernah main proyek. Mengarahkan saja tidak ada. Saya transparan dalam bekerja. Kalau digoyang-goyang itu biasa, dinamika. Terkait ketua tim,sekda ini banyak ketua tim, dari tim Baperjakat, Tim PAPD anggaran, dan sampai sekarang baru dua kali rapat. Tolong jangan diarah-arahkan dalam penyaluran beras ini. Karena kalau saya mengarahkan ke warung itu sudah mengarah ke korupsi,” tegasnya.
Kemudian, Sekretaris Tikor, Bambang Suharmanu mengatakan bahwa masalah BPNT ini adalah masalah antara supplier dan dengan E Warung. Saat ini jumlah KPM BPNT di Kabupaten Pringsewu sebanyak 207640.
”Disitu matrik harga kami tidak tahu. Kalau matrik harga silahkan hubungi supplier. Karena dari Bulan Juli- Agustus yang jadi Satgas Bansos adalah Polri,” kata Bambang. (W9-jam)
