Bandarlampung, Warta9.com – Wakil Gubernur Lampung Chusnunia mengatakan, arah kebijakan pembinaan dan pengawasan pada tahun 2021 berfokus pada 5 arahan Presiden yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021.
Hal itu dikatakan Wagub Chusnunia, saat menjadi keynote speaker secara daring Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung dengan tema “Penguatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pembangunan Melalui Pengawasan Program Strategis Sektor Pertanian di Lampung”, Rabu (7/4/2021).
Dalam rangka mengurangi dampak bencana pandemi Covid-19, terutama pemulihan ekonomi, lanjut Chusnunia, diperlukan percepatan penanganan di wilayah Provinsi Lampung melalui program pemulihan ekonomi dan akselerasi program vaksinasi.
Pendampingan program vaksinasi yang dilaksanakan juga oleh BPKP dan Inspektorat Provinsi telah dilaksanakan di 5 lokasi yaitu Lampung Selatan, Metro, Tanggamus, Pesisir Barat, Bandar Lampung.
Sesuai dengan visi misi Pemerintah Provinsi Lampung yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung, beberapa program strategis unggulan yang dilaksanakan Pemprov Lampung telah disinergikan dengan Pemerintah Pusat dalam rangka implementasi agenda kerja utama yang pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak.
Diantaranya, program Kartu Petani Berjaya yang merupakan program prioritas bagi Provinsi Lampung sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani karena 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani.
“Bapak Gubernur selalu mengingatkan bahwa Provinsi Lampung menyangga kebutuhan pangan DKI dan Sumbagsel. Oleh karenanya program yang berkaitan dengan petani menjadi program andalan utama dalam masa 2019-2024,” ungkap Wagub.
Selanjutnya program Smart Village yang bertujuan untuk mendukung pembangunan dan penyelesaian berbagai persoalan dan pelayanan masyarakat desa secara cerdas. Program ini pada intinya adalah ingin membangun Provinsi Lampung dari pinggiran/Desa.
Kemudian pengembangan destinasi wisata unggulan kawasan wisata terintegrasi di wilayah Bakauheni yang bekerjasama dengan PT ASDP, PT Hutama Karya dan ITDC.
Lalu, program Smart School dan Kartu Pendidik Berjaya sebagai upaya mengoptimalkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dunia pendidikan dan pemberian insentif guru honorer.
Pemerintah Provinsi Lampung telah meminta kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung untuk melakukan pendampingan terhadap program strategis tersebut sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan bersinergi dengan Inspektorat Provinsi Lampung serta Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga tercipta keselarasan dan kesimpulan yang efektif serta efisien dalam penentuan kebijakan berikutnya.
“Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, agar kita dapat terus meningkatkan kerjasama dengan BPKP maupun APIP dalam sinergi pengawasan berbagai program strategis di daerah serta menguatkan komitmen dalam penyelenggaraan pemerintah yang bebas korupsi,” kata Wagub.
“Saya yakin dan percaya, program-program unggulan tersebut dapat berjalan dengan baik manakala kita semua bersama-sama bahu- membahu mendukung dan melaksanakan program pembangunan sesuai bidang tugas dan tanggung jawab kita masing-masing,” sambung Wagub menutup paparannya. (W9-jam)
