Bandarlampung, Warta9.com – Ketua DPD Partai Golkar Kota Bandarlampung H. Yuhadi, SHi, MH, mengatakan dalam demokrasi di Indonesia seseorang bebas menyampaikan pendapat, termasuk hak warga negara mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Tapi, tidak elok jika memang seseorang untuk mencapai tujuan politik kemudian menjelekkan program seseorang.
Pernyataan Yuhadi tersebut disampaikan menanggapi apa yang disampaikan Hantoni Hasan, dalam diskusi yang digelar di JMSI Lampung, beberapa waktu lalu. “Dalam demokrasi, jika Hantoni mau nyalon ya silakan saja, tapi tidak juga menyalahkan pemerintahan yang sedang berjalan. Apalagi barometer yang disampaikan tidak jelas,” ujar Yuhadi, Rabu (2/11/2022).
Yuhadi juga anggota DPRD Bandarlampung ini mempertanyakan apa maksud Hantoni mengatakan bahwa pemerintah sekarang hanya mengejar status.
Lebih lanjut Yuhadi mengatakan, Hantoni sebagai mantan anggota Lampung tentu paham bahwa pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) sebagai implementasi janji-janji atau visi misi kepala daerah.
“Jadi maksudnya apa ? Hantoni mengatakan pemerintahan sekarang hanya mengejar status? Dan tidak memikirkan legalici,” ujar Yuhadi.
Menurut Yuhadi, justru Gubernur dan Wagub Arinal Djunaidi-Chusnunia dalam bekerja tidak pernah sedikitpun pencitraan, dia bekerja untuk kesejahteraan rakyat di temgah gelombang pandemi. Dan terbukti dengan kebijakan yang diterapkan oleh Gubernur, pertumbuhan ekonomi Lampung tidak terlalu berdampak saat Indonesia dilanda bencana Covid-19. Ekonomi Lampung justru mengalami pertumbuhan sangat positif tertinggi di Indonesia.
“Buat bang Hantoni kalau mau nyalon ya nyalon aja. Hak warga negara untuk nyalon. Tapi akan lebih ilegan kalau Bang Hantoni menjual program jangan menyalahkan program orang,” tandas Yuhadi. (W9-jam)
