Sulawesi Selatan, Warta9.com –– Pemerintah Provinsi Lampung akan memprioritaskan 130 Desa program Smart Village menjadi percontohan Desa Anti Korupsi.
Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung, Dr. Zaidirina, MSi, ketika mendampingi Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, yang menghadiri kick off bimbingan teknis pembentukan desa antikorupsi 2022 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (7/6/2022).
Kadis PMD Zaidirina menambahkan, KPK menetapkan Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, sebagai salah satu dari 10 desa percontohan se-Indonesia. Tetapi di Lampung, sebagaimana saran Gubernur Lampung akan diprioritaskan Desa yang telah melaksanakan Program Smart Village, jumlahnya 130 desa.
Zaidirina juga PJ Bupati Tubaba ini mengatakan, salah satu penilain adalah transparansi anggaran, keuangan dan APBDes. Sehingga dengan adanya Smart Village yang sudah memiliki website pembinaan akan lebih mudah. Selain itu, partisipasi masyarakat juga wajib, karena itu juga indikator penilaian.
Sementara itu, Inspektur Provinsi Lampung Ir. Fredy SN yang juga mendampingi Gubernur Lampung mengatakan, patut bersyukur salah satu Desa di Provinsi Lampung yaitu Desa Hanura Kabupaten Pesawaran menjadi percontohan desa anti korupsi.
“Kita bersyukur, Alhamdulillah kita masuk, tapi kita harus kerja keras agar desa antikorupsi itu bisa dilaksanakan, termasuk kita semua, dan tidak hanya satu desa,” kata dia. (W9-jam)
