Denpasar, Warta9.com – Berjubelnya kantor KPU Denpasar di Jalan Raya Puputan Renon hari Selasa (09/04/2019), merupakan bukti antusiasme Rakyat untuk mengikuti gelaran Pemilu 2019.
Tapi sayang tidak sedikit rakyat kecewa, karena banyak yang tidak memenuhi persyaratan dari Mahkamah Konstitusional (MK).
Menurut sumber yang ditemui wartawan warta9.com, bahwa informasi yang didapat tidak sesuai saat mengajukan Surat A5 (Surat Pindah Memilih).
Syarat untuk mengurus Surat Pindah Memilih (A5) sesuai MK yang diundur sampai tanggal 10 April 2019 adalah fotocopi KTP, fotocopi KK, print out bukti sudah terdaftar di DPT dengan mengecek pada lindungihakpilihmu.kpu.go.id.
Untuk yang sudah terdaftar di DPT dengan syarat kondisi : sakit ( opname/ menjalani perawatan dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit / Dokter yang merawat ), tertimpa bencana alam, tahanan, serta menjalankan tugas pada saat pemilu sebagai petugas bagian pemilu dengan surat keterangan, menjalankan tugas non pemilu disertai bukti Surat Tugas dari instansi/perusahaan.
Nah antara Surat Keterangan dan Surat Tugas banyak rakyat yang menyalah artikan sehingga banyak yang ditolak oleh KPU atas dasar persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan MK.
Anggota KPU yang ditemui wartawan warta9.com enggan menyebutkan namanya memberikan keterangan bahwa “Surat Pindah Memilih (A5) untuk umum berakhir tanggal 17 Maret 2019 bulan kemarin. Untuk yang diperpanjang sampai tanggal 10 April H-7 pelaksanaan pemilu hanya untuk rakyat yang memenuhi persyaratan dari MK. Itu yang bisa kita terima.”
Memang sebelumnya MK mengabulkan uji materi sebagian terkait sejumlah pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
MK membolehkan masyarakat kembali mengurus pindah memilih hingga H-7 sebelum hari pencoblosan. (W9-totok)
