Lumajang, Warta9.com – Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, M.ML, menandatanganani Komitmen bersama rencana aksi pemberantasan korupsi terintegritas di Provinsi Jawa Timur, bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Republik Indonesia. Penandatanganan tersebut dilaksanakan dalam acara Rapat Koordinasi dan Evaluasi di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (28/2/2019) pagi.
Dalam kesempatan itu, Bupati Lumajang mengikutsertakan Pj. Sekda Lumajang, Drs. Agus Triyono, M.Si, dan Inspektur Lumajang, Isnugroho, S.Sos.
Dalam penandatanganan komitmen itu, diikuti Bupati/Walikota se- Jawa Timur dan disaksikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Jawa Timur, DR. Emil Elestianto Dardak serta Pimpinan KPK RI.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam sambutanya mengatakan bahwa, pihaknya bertekad melakukan pencegahan terhadap potensi korupsi di segala bidang, melalui pengawalan, monitoring dan supervisi kasubga KPK.
“Kami ingin mendapatkan pengawalan dan monitoring, supervisi yang lebih detail untuk pencegahan kemungkinan terjadinya potensi korupsi di segala lini agar bisa dicegah,” ungkapnya.
Gubernur yang baru menjabat itu juga menjelaskan, ada sembilan catatan yang harus menjadi perhatiaan masing-masing kepala daerah, yaitu Penyusunan dan Perencanaan APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APIP, Manjemen ASN, Dana Desa, Optimalisasi Penghasilan Daerah dan Manajemen Aset Daerah.
Gubernur sudah menyiapkan sistem audit di OPD dengan Audit CETAR (cepat, efesien, transparan, akuntabilitas dan responsif).
Sementara itu, Pimpinan KPK RI, Alexander Marwata menyampaikan, rapat koordinasi dan penandatanganan komitmen itu merupakan salah satu upaya untuk menyamakan persepsi dalam melakukan upaya pencegahan korupsi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Bagaimana secara bersama-sama bisa mencegah korupsi dan memberikan layanan yang baik kepada masyarakat,” ungkapnya.
Pimpinan KPK itu juga menyampaikan mengenai penangkapan dan OTT bukan merupakan prestasi bagi KPK, melainkan merupakan sebuah tragedi yang menyedihkan. Ia mengapresiasi komitmen Gubernur Jawa timur dan seluruh kepala daerah yang melakukan pencegahan korupsi di wiliyahnya. (W9-Kar)
