Bandarlampung, Warta9.com – Selain Pakar Hukum dan Lingkungan Universitas Lampung Prof. Dr. Muhammad Akib, SH, MHum berpendapat rendahnya penilaian Kota Bandarlampung sektor lingkungan dan kebersihan, karena pengelolaan sampah belum baik dan masih terbuka.
Komentar yang lugas dan tegas datang dari dosen FKIP Dr. H. M. Thoha B Sampurna Jaya, MS. Saat dimintai tanggapannya mengenai predikat Bandarlampung dan Manado sebagai kota besar dengan nilai terendah alias terkotor, Thoha yang pernah melakukan penelitian masalah sampah dan kebersihan kota ini tidak terkejut.
Dosen FKIP Unila yang pernah menjabat wakil rektor III ini, merasa sama sekali tidak terkejut bila Kota Bandarlampung meraih predikat kota terkotor di Indonesia. Sebab kata Thoha, karena selama lima tahun terakhir tepatnya kepemimpinan Walikota Herman HN, tidak ada kebijakan dan program yang mendukung secara riel dalam pengelolaan kebersihan lingkungan khususnya pengelolaan sampah. Yang ada selama ini, pengelolaan sampah secara konvensional seperti di TPA Bakung.
“Jadi, tidak mengejutkan jika Bandarlampung dan Manado menjadi kota besar terkotor. Karena lima tahun terakhir ini, tidak ada kebijakan dan program yang mendukung secara riel dalam pengelolaan kebersihan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah. Yang masih ada dilakukan konvensional. Lihat saja bagaimana pola dan aktivitas pengelolaan di TPA Bakung,” kata Thoha.
Mustinya lanjut Thoha, Walikota Herman HN, bisa belajar dari pengalaman. Dimana Bandarlampung pernah memperoleh predikat kota terkotor 2005/2006. Tapi akhirnya bisa dihapus dan mendapat Adipura. Tapi setelah 13 tahun, Kota Bandarlampung sebagai kota terkotor diraih kembali.
Untuk itu, diperlukan strategi pemberdayaan yang optimal sehingga predikat sebagai kota terkotor dapat dihapus dan meraih kembali Predikat Adipura Kencana. (W9-jam)
