Bengkulu, Warta9.com – Pengelolaan anggaran perjalanan dinas DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) diduga bermasalah. Berdasarkan hasil temuan BPK, nilai kelebihan bayar dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) mencapai Miliaran rupiah.
Pembayaran kerugian negara itu harus diselesaikan Sekretariat maupun Anggota DPRD dalam kurun waktu 60 hari. Dalam menuntaskan permasalahan tersebut, DPRD BS melakukan pembayaran dengan cara dicicil.
Tercatat pada LHP BPK, nilai tuntutan ganti rugi dan kelebihan bayar DPRD BS mencapai Rp3,5 Miliar. Anggaran bernilai fantastis itu dipergunakan untuk perjalanan dinas Sekretariat DPRD BS dan 25 Anggota DPRD Tahun Anggaran 2023 lalu.
Kini Sekretariat DPRD BS telah menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Namun sejauh ini belum ada upaya maksimal yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD maupun anggota DPRD.
Hal itu dibenarkan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, Nurul Hidayah melalui Kasi Intel Hendra Catur Putra. Menurutnya, sampai saat ini baru satu orang anggota RPRD BS yang melakukan pengembalian dengan cara nyicil.
“Informasi yang kami dapat terkahir pembayaran dilakukan pada 22 Februari lalu. Baru satu orang yang nyicil,” ucap Kasi Intel, Senin (26/02).
Mengenai lambannya proses pengembalian ganti rugi tersebut, Kejari BS masih menunggu surat pernyataan kesanggupan bayar dari pihak DPRD.”Kita masih menunggu surat pernyataannya. Kalau sudah ada baru akan dilakukan pemanggilan,” imbuhnya.
Disambung Kasi Pidsus Kejari BS Dafit Riadi menyarankan Sekretariat DPRD segera menyelesaikan kelebihan bayar hasil temuan BPK RI.
“Jika kelebihan bayar perjalanan dinas dikembalikan sebelum jatuh tempo maka akan menjadi catatan positif bagi Sekretariat DPRD dan Pemkab BS,” cetusnya.
Lebih dari itu Dafit menyebut jika penyelesaian temuan BPK tersebut molor, tentu akan menjadi catatan buruk bagi Pemkab BS dan bisa diusut secara hukum.”Ada progres yang baik dalam menyelesaikan temuan BPK,” pungkasnya. (W9-Jhon)
