Menggala, Warta9.com – Pemkab Tulang Bawang, Lampung, akan coba mendorong penyelesaian alih lahan dari PT. Central Proteina Prima (CPP) ke Pemerintah.
Saat ini yang tengah menjadi pokok permasalahan adalah proses penyerahan Hak Guna Usaha (HGU).
Hal itu disampaikan Pejabat (Pj) Bupati Tulang Bawang Drs. Qudrotul Ikhwan, MM saat beraudensi bersama Perhimpunan Petambak Pembudidaya Udang Wilayah (P3UW) Lampung diruang kerja Kantor Bupati, Menggala, Senin (09/01/2023).
Dia mengatakan, terkait semua batas wilayah telah selesai dengan tahap menunggu Permendagri antara wilayah Mesuji dengan Tulang Bawang. Mengenai batas wilayah, telah masuk dalam proses harmonisasi di Kemendagri, sehingga setelah Permendagri keluar akan kita diketahui batasan wilayah pemerintah.
“Langkah utama itu menyeselesaikan dahulu serah terima, karena pemerintah tidak dapat membangun pada tanah milik swasta, sehingga kita harus mengurai satu persatu,” ucap Qudrotul kepada P3UW.
Lebih lanjut menjelaskan, Pemkab akan terus komitmen untuk dapat membantu Bumi Dipasena dalam budidaya udang agar dapat menghasilkan produksi udang yang maksimal.
“Namun tidak hanya itu, Pemkab akan terus berupaya membantu P3UW agar hasil produksi udang yang dihasilkan meningkat maksimal,” tegas dia.
Dikesempatan ini, Ketua P3UW Lampung Suratman mengatakan, P3UW berkomitmen untuk berhubungan baik dengan pemerintah, karena bagian dari masyarakat Tulang Bawang.
“Jika persoalan di Bumi Dipasena pada tahun 2022 merupakan produksi budidaya udang paling rendah, bila budidaya udang sangat berkaitan dengan perairan yang layak, seperti perairan yang bebas dari sedimentasi kondisi air,” ungkap Suratman.
Bahkan ia menceritakan, ketika Bumi Dipasena masih dikelola perusahaan maka pelaksanaan revitalisasi dilakukan setiap tahun. Akan tetapi semenjak tambak di kelola secara mandiri sejak 2017, masyarakat tidak bisa mengatasi persoalan revitalisas terhadap kanal-kanal.
“Disisi lain P3UW telah melakukan hal-hal untuk membantu mendorong percepatan alih lahan HGU dari perusahaan PT. CPP ke Pemerintah. Sehingga kanal-kanal yang masuk dalam HGU perusahaan dapat direvitalisasi untuk mengurangi dampak sedimentasi dan abrasi,” paparya.
Infrastruktur yang baik menjadi masalah yang signifikan. Mohon untuk dapat memperbaiki kerusakan grander. “Mengawasi perubahan tapal batas antara Tulangbawang dan Mesuji di wilayah Rawajitu Timur agar tidak terjadi konflik secara horizontal,” sebutnya. (W9-Wan)
