Pesisir Barat, Warta9.com – Peratin Labuhan Mandi, Kecamatan Waykrui, Kabupaten Pesisir Barat, berkilah dengan adanya isu ketimpang tindihan bantuan pemerintah yang bersumber dari anggaran dana desa (ADD).
Hal tersebut disampaikan peratin setempat, Yudi Saputra, saat dikonfirmasi dikediamannya, Jumat (18/08/2023), pada saat pengumpulan data untuk daftar Keluarga Penerimaan Manfaat (KPM), bahwa dari kuota Penerimaan Bantuan Langsung Tunai dari anggaran dana desa (BLT-DD) minimal 10 persen dari anggaran Dana Desa.
“Untuk Pekon Labuhan Mandi, minimal 25 masyarakat yang berhak menerima BLT-DD, termasuk ada dua masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan e-warung, namun di Tahun 2023 bisa dipastikan tidak mendapatkan bantuan selain BLT-DD,” jelas Yudi.
Terlebih, pada saat pembagian BLT-DD Tahap II untuk bulan April, Mei, dan bulan Juni yang direalisasikan pada Selasa (15/08/2023), dari jumlah KPM sebanyak 25 orang, terdapat salah satu perwakilan KPM yang memang sudah menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), namun hanya perwakilan.
“Jadi ada peserta KPM yang bisa dikatakan memiliki rasa malu yang berlebihan, sehingga saat pembagian BLT-DD dirinya diwakilkan oleh kakak iparnya, yang kebetulan kakak iparnya itu memang mendapat PKH secara rutin, dia hanya mewakilkan adiknya yang mendapat BLT-DD,” paparnya.
Lanjut Yudi, kemungkinan adanya isu ketimpang tindihan bantuan pemerintah tersebut, berawal dari adanya perwakilan KPM yang kebetulan sudah menerima bantuan pemerintah dari PKH tersebut.
“Saya bisa mengantarkan langsung kepada yang bersangkutan bahwa masyarakat kita tidak ada yang menerima bantuan secara doubel. Untuk dua masyarakat kita yang sebelumnya mendapat bantuan e-warung sekarang memang tidak pernah menerima bantuan selain BLT-DD itu,” pungkas Yudi. (Eva)
