Bandarlampung, Warta9.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2022 disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD Tahun Anggaran 2022, dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung, Kamis 25 November 2021. Total Belanja Daerah Pemprov Lampung TA 2022 sebesar Rp7,011 Triliun.
Dengan pengesahan bulan November 2021, diharapkan awal 2022, kegiatan belanja daerah bisa berjalan Januari atau Februari 2022. Tapi kenyataannya, hingga memasuki Mei 2022, baru belasan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 48 OPD di lingkungan Pemprov Lampung yang menggelar tender.
Pada APBD 2022, anggaran yang cukup besar di Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi (BMBK) Provinsi Lampung sebesar Rp1,1 triliun, untuk belanja kegiatan mencapai Rp700 miliar lebih.
Besarnya anggaran di Dinas BMBK, ternyata tidak dibarengi dengan percepatan pelaksanaan kegiatan. Akibatnya, hingga saat ini kegiatan fisik di Dinas BMBK Lampung banyak yang belum berjalan.
Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung Febrizal Levi Sukmana, saat dimintai keterangan, Kamis (12/5/2022), mengatakan, progres tender di Dinas BMBK sudah separuh kegiatan.
Levi mengatakan, soal tender dibagi beberapa tahap sesuai kemampuan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Lampung untuk melakukan tender. Namun demikian, Levi optimis akhir Juni 2022, seluruh tender di BMBK sudah selesai.
Disinggung soal tender kegiatan Rekonstruksi Jalan Ruas Tegal Mukti – Tajab Way Kanan sebesar Rp70.001.108.000,00, dengan nilai HPS paket Rp70.000.997.418,38, Levi mengatakan, tendernya diulang. Karena kegiatan ini menelan anggaran cukup besar, maka dia berharap pelaksananya harus perusahaan yang betul-betul profesional.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Ismet Roni, saat dimintai keterangan terpisah mengatakan, beberapa OPD mitra Komisi IV termasuk Dinas BMBK masih persiapan tender. Adanya persiapa yang agak mundur, menurut informasi yang diperoleh Ismet Roni dari mitra kerjanya, karena ada penyesuaian harga.
Menurut Ketua Komisi IV DPRD Lampung, untuk saat ini belum terlambat masih ada waktu. Ismet berharap pada Juni, kegiatan tender kegiatan fisik di Dinas BMBK dan beberapa OPD sudah selesai. “Jadi, waktunya masih cukup. Mudah-mudahan awal Juni kegiatan tender kegiatan fisik selesai,” ujar Ismet.
Sementara itu, Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Lampung melalui Kepala Bidang (Kabid) Advokasi LPSE, Wayan Purwanajata, meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Lampung segera menayangkan paket tender.
Menurut Wayan, hingga April lalu, baru 10 dari 48 OPD yang menayangkan tender dengan jumlah 85 paket. Ia mengatakan nilai pagu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 85 paket tersebut Rp83,22 miliar dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sekitar Rp78,95 miliar.
Dari jumlah itu, selesai tender sebanyak 19 paket dengan nilai pagu DPA Rp51,96 miliar dan HPS Rp47,7 miliar. “Sedangkan nilai penawaran Rp46,15 miliar. Sehingga, ada selisih Rp1,55 miliar atau 3,5 persen,” kata Wayan.
Saat ini, lanjut Wayan, masih ada sekitar 66 paket lagi yang belum selesai tender. Prosesnya dalam evaluasi penawaran sampai ditentukan pemenang. (W9-jam)
