Jakarta, warta9 – Buntut pemecetan dokter Terawan Agus Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Sejumlah Angleg membela dokter yang dikenal dengan terafi “cuci otak” tersebut.
Akibatnya, IBI akan berurusan dengan beberapa anggota Legeslatif, terutama Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan. Bahkan Anggota Dewan mulai mengusulkan pemanggilan IDI.
Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning Proletariyati dari Fraksi PDI-P mengecam pemecatan permanen Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
Ribka menilai, keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) dalam Muktamar ke-31 IDI di Kota Banda Aceh, Aceh, Jumat lalu itu sudah bersifat politis. “Itu ngawur dan sudah politis,” kata Ribka saat dihubungi, dilansir dari suara, Senin (28/3/2022).
Menurut Politisi yang aktif mengkertirisi pemerintah ini, Terawan sudah memiliki jasa yang besar terhadap dunia kedokteran Indonesia dan tidak pernah melakukan kesalahan fatal yang merugikan banyak orang.
Pembelaan serupa juga dilakukan oleh Irma Suryani yang juga anggota komisi IX DPR TI. “Saya sudah usulkan agar Komisi IX memanggil IDI untuk dimintai pertanggungjawaban pemecatan tersebut,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem Irma Suryani Chaniago saat dihubungi, dikutif dari detikNews, Minggu (27/3/2022).
Irma menilai keputusan IDI arogan. Dia menyoroti soal uji kompetensi bagi para dokter muda yang masih relatif sulit saat ini. “NasDem justru melihat IDI selain arogan juga sangat eksklusif dan elitis,” kata dia.
Menurut Irma, Indonesia masih butuh sangat banyak dokter, “tapi coba lihat bagaimana sulitnya dokter-dokter muda yang ingin bekerja akibat sulitnya uji kompetensi. Kalau tidak salah ada 2.500 orang,” bebernya.
Bahkan Irma berpandangan IDI tidak mampu menangani nasib para dokter muda yang sudah ada, dan justru berkeputusan memecat dr Terawan yang sudah senior dan berpengalaman.
“Sudah dokter muda nggak berguna malah mau pecat dokter yang sudah berpengalaman dan mumpuni seperti dr Terawan,” ujarnya.
“Harusnya IDI mampu memperjuangkan hal-hal sepele seperti ini. Jangan dibiarkan dokter-dokter muda yang ingin mengabdi pada negara malah dibiarkan menganggur,” katanya.
Hal senada disampaikan, Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Demokrat, Lucy Kurniasari, Lucy menilai pemecatan Terawan merupakan tindakan berlebihan.
“Pemecatan Terawan Agus Putranto oleh IDI tampaknya berlebihan dan tidak proporsional. IDI tak seharusnya memecat Terawan hanya karena dinilai melanggar etik profesi. Terawan seharusnya cukup diberi peringatan dan pembinaan agar dapat memperbaiki kesalahan etik,” kata Lucy.
Dia menambahkan keputusan IDI yang memecat Terawan itu dapat menjadi contoh buruk bagi profesi kedokteran di Tanah Air.
“Para dokter dikhawatirkan akan takut melakukan inovasi di bidang kesehatan yang tidak sesuai dengan pakem yang lazim di dunia kedokteran,” ujarnya.
Dia menambahkan keputusan IDI yang memecat Terawan itu dapat menjadi contoh buruk bagi profesi kedokteran di Tanah Air.
“Para dokter dikhawatirkan akan takut melakukan inovasi di bidang kesehatan yang tidak sesuai dengan pakem yang lazim di dunia kedokteran,” ujarnya.
“Padahal inovasi kerap kali muncul dari temuan di luar pakem yang ditetapkan suatu profesi. Kreativitas dalam memodifikasi metode riset kerap dapat mendorong temuan di luar yang diperkirakan sebelumnya,” lanjutnya.
Sama halnya dengan NasDem dan Demokrat, politisi PAN juga menyayangkan pemecatan Terawan. Saleh Partaonan Daulay, salah satu Anggota Komisi IX Fraksi PAN, menyayangkan pemecatan terhadap Terawan secara permanen. Dia menyebut Terawan adalah salah satu dokter terbaik yang dimiliki Indonesia.
“Pemecatan secara permanen dr Terawan dari keanggotaan IDI sangat disayangkan. Pasalnya, dr Terawan adalah salah satu dokter terbaik yang dimiliki Indonesia. Sebagai dokter dan anggota TNI, banyak prestasi yang sudah ditorehkan,” kata Saleh kepada wartawan.
Saleh mengaku terkejut dengan pemecatan Terawan itu. Dia berkomentar pertemuan muktamar seharusnya menjadi wadah silaturahmi alih-alih wadah pemecatan seorang anggota.
“Saya benar-benar terkejut dengan keputusan itu. Muktamar semestinya dijadikan sebagai wadah konsolidasi dan silaturahmi dalam merajut persatuan. Kok ini malah dijadikan sebagai wadah pemecatan. Permanen lagi. Ini kan aneh, ya,” ujar dia.
“Menyikapi persoalan ini, Kementerian Kesehatan diminta mengambil tindakan. Kementerian Kesehatan harus memfasilitasi pertemuan IDI dengan dr Terawan. Berbagai persoalan dan isu yang beredar harus diselesaikan. Melalui dialog yang baik, semua masalah diharapkan dapat selesai,” tutupnya dia.
