Dana Operasional Kecamatan Pedamaran OKI Disoal

Kondisi gedung Kantor Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI. (Toni/warta9)

OKI, Warta9.com – Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (KPK) DPW Tingkat II Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menduga,  pengelolaan dana operasional Kantor Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2020 – 2021 tidak sesuai peruntukan.

Dalam dua tahun terakhir, dana yang alokasikan untuk kegiatan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor dan belanja perlengkapan kantor dinilai pelaksanaannya tak sesuai SOP.

Hal ini dikatakan oleh Seketaris Lembaga KPK Bagus Saputra, kepada media ini Rabu, 2 Februari 2022 di kantornya.

Dalam dua tahun terakhir Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kecamatan Pedamaran diduga tidak sesuai peruntukan.
Jika nantinya tim investigasi KPK dilapangan menemukan unsur penyimpangan dalam penggunaan anggaran, maka pihaknya akan meminta Inspektorat Kabupaten OKI meninjau ulang laporan keuangan kecamatan tersebut.

Untuk itu, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan investigasi terkait adanya laporan dari masyarakat yang menduga jika oknum yang telah merugikan keuangan daerah, serta dalam mengelola dana operasional kantor juga dinilai tak transparan.

“Indikasi dugaan penyimpangan pada tahun anggaran 2020 lalu terlihat pada pelaksanaan pembangunan Garasi/kanopi motor dengan anggaran senilai Rp 49 juta, Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Rp 27.500 ribu,  Pengadaan Mebeleur (Paten) senilai Rp. 40 juta, dengan rincian kursi lipat 20 buah dan kursi plastik 100 buah,” jelasnya.

Dikatakan Bagus, akibat kurang perawatan,  kondisi kantor Camat Pedamaran saat ini benar-benar memprihatinkan. Untuk itu pihaknya juga akan mempertanyakan dana perawatan rutin berkala gedung kantor Camat Pedamaran tahun anggaran 2021 lalu.

“Sesuai dengan PERPU No 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan dan terlebih saat ini Kas keuangan daerah kabupaten OKI sedang Defisit. Harusnya oknum camat mendukung kinerja pemerintah pusat dan daerah dalam menstabilkan perekonomian dampak pandemi,” pungkasnya.

Hingga berita ini dihimpun, Warta9.com belum berhasil meminta tanggapan dari pihak Kecamatan Pedamaran terkait masalah tersebut. Warta9 masih berupaya mengkonfirmasi pihak terkait untuk dimintai keterangan. (Toni)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.