Kotabumi, Warta9.com – Terkait beragam spekulasi yang ditimbulkan dari adanya kesimpangsiuran pendataan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga terdampak Corona, Koordinator PKH Kabupaten Lampung Utara, Desyanto, mengatakan, agar warga tidak perlu khawatir tidak mendapatkan bansos tersebut.
“Jika ditemukan kasus seperti yang telah beredar sebelumnya, coba warga tersebut cek di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dan/atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Desa,” jelas Desyanto, saat dikonfirmasi, Minggu, 10 Mei 2020 di kediamannya.
Kemungkinan, lanjut Desyanto, yang bersangkutan sudah terdata atau ter-entri di sistem DTKS Desa.
“Bisa saja warga tersebut memang belum menerima PKH, tapi program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) terima gak?” ujarnya.
Dijelaskan lebih lanjut jika PKH / BPNT memang belum menerima, kemungkinan warga tersebut sudah terdaftar diaplikasi SIKS-NG/DTKS desa.
“Jika iya, dia tetap akan terima bantuan Covid-19. Tapi, bukan dari BLT-DD, melainkan dari Kemensos,” terangnya.
Dijelaskan lebih lanjut, untuk bansos BLT, ada dua kementerian yang menopang, yakni Kemendes dan Kemensos.
“Kemendes lewat BLT-Dana Desa (DD). Kriteria utamanya warga miskin yg nonbansos pusat (PKH/BPNT dll.) dan warga yang belum terdata dalam DTKS. Untuk warga yang sudah terdaftar atau terentri dalam sistem DTKS/SIKS-NG desa, bantuannya dicover oleh Kemensos, bukan melalui BLT-DD. Demikian juga dengan Kelurahan-Kelurahan, karena Kelurahan tidak ada DD/ADD,” imbuhnya.
Apabila dana kurang atau masih ada warga prasejahtera yang tidak mendapatkan bantuan, maka akan dicover oleh anggaran kabupaten.
“Untuk Lampura ada sekitar 22.000 warga penerima BLT terdampak Corona. 10.000 warga dicover BLT-DD, dan 12.000 lainnya dicover melalui Kemensos,” pungkas Desyanto.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara, Erwinsyah, saat akan dikonfirmasi, Senin 11 Mei 2020, terkesan menghindari awak media. Saat dihubungi via ponsel, meski dalam keadaan aktif, tidak menjawab beberapa kali panggilan.
Terpisah, Sekretaris Dinas Sosial setempat, Adelia, saat ditemui menunjukkan sikap terburu-buru seraya menyampaikan pihaknya terus bekerja demi membantu masyarakat.
“Mohon maaf Pak. Saya sudah ditunggu warga untuk memantau langsung penyaluran BLT dari Kememsos. Intinya kami bekerja untuk membantu masyarakat kok,” terangnya.
Meski demikian, informasi diperoleh Warta9.com berdasarkan surat edaran Pemkab Lampura yang ditandatangani Sekretaris Kabupaten, Sofyan, bernomor 870/42/GT-COVID-19/19-LU/2019, perihal Bantuan Langsung Tunai (BLT) masyarakat terdampak Covid-19 Kab. LU, tertanggal 4 Mei 2020, yang ditujukan kepada Camat dan Kades/Lurah se-Lampura.
Dalam surat edaran dimaksud menjelaskan guna sinkronisasi data calon BLT dan untuk menghindari tumpah tindihnya data penerima bantuan, maka diminta untuk menunda proses verifikasi data penerima BLT yang dibiayai oleh Dana Desa (DD), menunggu Penetapan Data Penerima Bantuan Kementerian Sosial (DTKS) dan adanya Perluasan (Penambahan Kuota) program Sembako.
Fakta di lapangan, saat ini BLT Kemensos di Lampura sudah mulai disalurkan. (Rozi/lam)
