Pesibar, Warta9.com – Terkait rencana Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mengajukan pinjaman daerah yang mendapat penolakan dari fraksi PDI Perjuangan dan fraksi PKB. Ketua DPRD setempat Agus Cik menganggap penolakan oleh kedua fraksi itu merupakan hal yang biasa dan sah sah saja.
“Sah sah saja itu hak mereka dan itu merupakan hal yang biasa dalam berdemokrasi,” kata ketua DPRD Pesisir Barat Agus Cik saat ditemui diruang kerjanya, Senin (22/8/2022).
Dijelaskan, jika ingin membuat lompatan-lompatan pembangunan disuatu daerah harus sesuai dengan regulasi yang ada. Seperti disampaikan Kementerian Keuangan, “Kalau daerah mau berbuat ya silahkan berbuat,”.
“Bukan hanya kita yang melakukan pinjaman daerah, kabupaten kabupaten lain pun sama mengajukan pinjaman daerah dan disana juga ada pihak yang menerima ada juga yang menolak,” ujar Agus Cik.
Diterangkan juga oleh dia, sebelumnya rencana pinjaman sudah pernah dibahas dan kupas bersama dengan dinas-dinas pada saat rapat pembahasan Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), “Dan hasilnya tidak ada masalah sepanjang itu sesuai dengan regulasi yang ada,” terangnya.
Rencana pinjaman Rp100 miliar sifatnya baru pengajuan, akan dievaluasi oleh gubernur kemudian diverifikasi oleh kemendagri dan kemenkeu. Jadi tidak serta merta apa yang diajukan akan langsung disetujui.
Terlebih, rencana pengajuan pinjaman daerah diterima dan disetujui oleh empat fraksi, yaitu fraksi NasDem, fraksi Demokrat (dengan catatan), fraksi Golkar- Perindo, dan fraksi Indonesia Raya. Sementara dua fraksi yang menolak adalah PDI Perjuangan dan PKB. (Eva)
