Lumajang, Warta9.com – Dugaan penyelewengan dana event “Lumajang Biyen” oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Lumajang, ditepis oleh Kepala Disparbud Kabupaten Lumajang, Drs Bambang Soekwanto, MM.
Menurutnya, hal yang dilaksanakan itu sudah benar oleh pihaknya sesuai dengan anggaran yang ada. Terkait kegiatan, lanjut dia, ada penyelewengan atau tidak itu adalah lembaga yang berwenang, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan BPK RI sudah melakukan pemeriksaan tinggal menunggu hasilnya.
“Kami laksanakan itu sudah sesuai dengan anggaran yang ada, di bidang hanya ada anggaran Rp. 90 jutaan, itu yang kami laksanakan,” katanya kepada warta9.com, Rabu (12/2).
Apa yang disampaikan oleh Ghofur, kata Bambang kemungkinan ada kesalahpemahaman saja.
“Jadi yang ada di Sistem Pengadaan Secara Eletronik (SPSE) sudah benar,” ungkapnya.
Dari informasi yang diperoleh awak media, bahwa Disparbud pinjam bendera pada pameran potensi wisata, dan dananya dibuat membayar event “Lumajang Biyen” itu tidak benar.
Sebelumnya beredar berita bahwa event “Lumajang Biyen” itu masuk di SPSE dengan nilai sebesar Rp. 75 juta. Dan itu dibenarkan oleh Kepala Bagian LPBJ Setda Lumajang, Cipto Sujarwo, S.Sos, S.Pd kepada sejumlah media, diruang kerjanya, beberapa waktu yang lalu.
“Event “Lumajang Biyen” 2019 itu masuk SPSE, kalau masuk di SPSE berarti menggunakan anggaran APBD,” katanya.
Masih kata Cipto, pada event “Lumajang Biyen” ada 3 kode RUP, diantaranya untuk pengadaan sewa perlengkapan dan peralatan pada kegiatan penyelenggaraan kesenian “Lumajang Biyen” dengan pagu anggaran Rp. 36 juta.
“Yang kedua yaitu pengadaan belanja dekorasi, properti penyelenggaraan kesenian “Lumajang Biyen” Rp. 18 juta. Dan ketiga adalah pengadaan belanja media elektronik dalam rangka promosi “Lumajang Biyen” sebesar Rp. 20 juta,” bebernya. (W9-Rob)
