Kotabumi, Warta9.com – Penilaian publik atas lambatnya penanganan dugaan kasus ‘raibnya’ Dana Operasional Puskesmas (DOP), Biaya Operasional Kesehatan (BOK) dan penyelewengan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Utara dibantah Kepala Seksie Pidana Khusus Kejari setempat, Van Barata.
Menurut dia, penanganan dugaan kasus DOP, BOK, JKN tetap terus berlanjut. Hanya saja proses penuntasannya tidak bisa cepat dikarenakan pihak kejaksaan harus memeriksa dan menelah tumpukan berkas yang begitu banyak terkait persoalan itu. “Penanganannya saya pastikan terus berlanjut. Kita tetap menggunakan azas praduga tak bersalah. Dan kasus ini berbeda dengan kasus tangkap tangan (OTT) yang bisa cepat diproses dan diputuskan,” terang Van Barata di ruang kerjanya, Rabu (8/5).
Dia pun mengatakan, pihaknya juga harus memecah proses penanganan kasus-kasus korupsi terdahulu yang hingga kini belum mendapat kepastian hukum. “Ya kita juga harus meningkatkan kejelasan kasus-kasus lama. Jadi kita bagi semua. Intinya semua penanganan harus berjalan,” kata Van Barata tanpa spesifik menyebutkan kasus-kasus lama tersebut.
Diapun mengakui bahwa selama ini seluruh Kepala Puskesmas (27 Puskesmas) besrta jajarannya telah diperiksa. Dan hingga kini proses pemeriksaan itu masih terus berjalan.
Terkait Deadline kejelasan yang dipatokkan untuk kasus DOP, BOK dan JKN. Van Barata tidak bisa menjanjikan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk peningkatan status kasus tersebut dari lidik ke sidik. “Ya pokoknya terus berjalan. Tenang saja nanti teman-teman media akan kami beritahu,” pungkasnya
Diketahui dugaan kasus di lingkup Dinas Kesehatan tersebut mulai bergulir lebih dari 3 bulan. Kasus ini banyak menyedot perhatian publik setempat. Kalangan Akademisi, Mahasiswa, Ormas dan LSM mendukung dan mendesak Kejari untuk secara cepat dan tuntas dalam menangani dugaan kasus korupsi di dinas kesehatan setempat. (Rozi/Lam)
