Bandarlampung, Warta9.com – Jumlah miskin di Provinsi Lampung mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 995,59 ribu. Lalu pada Maret 2023 turun menjadi 970,67 ribu jiwa. Dengan demikian, angka penurunan penduduk miskin di Provinsi Lampung berjumlah 24,5 ribu jiwa.
“Angka kemiskinan Lampung Maret 2023 mengalami penurunan dibandingkan September 2022, baik dari jumlah (995,59 ribu menjadi 970,67 ribu) maupun presentase (11,44% menjadi 11,11%),” kata Kepala BPS Lampung Atas Parlindungan Lubis, Senin (17/7/2023).
Berdasarkan data BPS, angka penurunan kemiskinan Lampung 0.33 (Sept 22 = 11,44 , Maret 23 = 11.11). Lebih tinggi bila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan penurunan 0.17 (Sept 22 = 11,95 , Maret 23 = 11.78).
Menurut Atas Parlindungan, ada beberapa faktor yang menyebabkan berkurangnya jumlah penduduk miskin di Lampung. Seperti pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan konsumsi rumah tangga, laju inflasi umum yang relatif rendah, tingkat pengangguran terbuka turun dan pemanfaatan bantuan sosial.
Dia menjelaskan, penduduk miskin terkonsentrasi di daerah pedesaan dengan tingkat kemiskinan 12,65 persen atau 737,71 ribu jiwa. Sementara untuk tingkat kemiskinan di perkotaan hanya 8,02 persen atau 232,96 ribu jiwa.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung Mulyadi Irsan menjelaskan, penurunan angka kemiskinan merupakan salah satu prioritas Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.
Penurunan angka kemiskinan juga sejalan dengan laju inflasi yang terkendali, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM. “Ini menjadi target utamanya Pak Gubernur. Beliau tidak mau dalam pemerintahaannya masih digelayuti dengan kemiskinan,” jelas Mulyadi.
Karena itu, melalui berbagai program Gubernur Lampung, angka kemiskinan turun menjadi 11,11 persen. “Awalnya kita kan punya 995 ribu jiwa penduduk miskin pada September 2022. Lalu pada Maret 2023 berkurang menjadi 970 ribu. Jadi berkurang sekitar 24,9 ribu. Ini tidak mudah,” ujar Mulyadi.
Lebih lanjut Mulyadi menjelaskan, Pemprov Lampung terus berupaya menurunkan angka kemiskinan melalui program-program gubernur. Seperti Kartu Petani Berjaya, Smart Village, peningkatan produksi pertanian dan bantuan sosial. “Jadi kemiskinan itu tidak hanya satu program. Tapi semua program dari berbagai sektor,” terang Mulyadi.
Menurut dia, kemiskinan merupakan ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan dan nonpangan. Sehingga, diharapkan melalui berbagai program yang dilakukan akan timbul kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
Selain itu, Mulyadi juga berharap, angka kemiskinan di Lampung pada tahun 2024 bisa menurun mencapai satu digid. “Kalau targetnya 10 sampai 11 persen. Ini sebenarnya sudah melampaui target. Tapi kita masih semangat agar 2024 kemiskinan bisa satu digid,” kata Mulyadi optimis.
Sejak Maret 2015 hingga Maret 2023, angka kemiskinan di perdesaan mengalami penurunan sebesar 2,91 poin, sedikit lebih kecil dibanding penurunan di perkotaan yang mencapai 2,92 poin.
Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kebutuhan dasar (basicneed sapproach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan & bukan makanan). (W9-jam)
