Jakarta, Warta9.com – Penjabat Bupati Tulang Bawang, Lampung Drs. Qudrotul Ikhwan, MM mendukung visi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam membangun Indonesia dari Desa dan Perbatasan.
Dalam rangka mempercepat suksesnya pembangunan nasional, Pemerintah RI menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (RKN) Kick Off pelaksanaan program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD).
Kegiatan RKN itu, di buka lansung Mendagri RI Tito Karnavian bertempat Hotel Grand Sahid Jaya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (11/07/2023).
Qudrotul sangat setuju dan mendukung dengan program Presiden RI Jokowi yang mengubah wilayah pedesaan dan perbatasan dari objek menjadi subjek pembangunan. Formula ini sangat tepat dan relevan dengan karakter bangsa Indonesia
“Dengan begitu sangat tepat menjadikan Desa sebagai ujung tombak pembangunan,” ungkap Penjabat Bupati Qudrotul.
Ia katakan, dalam skema seperti ini tentu dituntut peran aktif rakyat sejak mulai memilih secara langsung aparat desa/kampung di wilayahnya sampai proses pembangunan berlangsung.
“Tanggung jawab dan kualitas menjadi harga mati yang harus dijadikan pondasi utama sehingga kesuksesan dan keberhasilan semakin cepat dirasakan,” paparnya.
Sedangkan Mendagri RI Tito Karnavian menyampaikan arahanya, bahwa P3PD merupakan salah satu visi Presiden RI Jokowi dalam membangun Indonesia dari pinggiran, desa dan perbatasan, karena hal itu terdapat sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah untuk memperkuat desa.
Salah satunya menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sekaligus sejumlah regulasi turunannya
“Namun selain itu, pemerintah juga membentuk Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) yang khusus menangani desa. Upaya lainnya adalah penganggaran Dana Desa (DD) untuk membantu desa melaksanakan program-programnya,” terang Tito.
Mendagri menyebut, pemilihan kepala desa yang dilakukan secara langsung oleh rakyat sesuai UU Desa menampilkan wajah demokrasi. Selain kepala desa, pemilihan langsung juga dilakukan terhadap perangkat desa. Bahkan, Badan Permusyawaratan Desa (Bamusdes) yang merupakan penyeimbang perangkat desa juga dipilih secara demokratis.
“Jika pemerintah memiliki manajemen administrasi negara tersendiri untuk mengurus pemerintahan desa. Guna mendukung hal itu, kapabilitas kepala desa, perangkat desa, dan Bamusdes harus diperkuat. penguatan kapabilitas dapat dilakukan melalui berbagai pelatihan yang menargetkan sekitar 75.000 kepala desa,” jelasnya.
Tak sampai disitu dia juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Dunia atas bantuan anggaran yang diberikan untuk program pelatihan itu. Program itu berpengaruh langsung kepada masyarakat.
“Meskipun pemilihan umum (Pemilu) sebentar lagi, kami mohon, peserta pelatihan termasuk narasumber tidak menggiring ke arah politik praktis. Program ini merupakan murni untuk memperkuat kapasitas kepala desa,” ucap dia. (W9-Wan)
