Kotabumi, Warta9.com – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H.M. Ryacudu, Lampung Utara kekurangan obat obatan. Akibatnya, rumah sakit daerah plat merah itu kurang maksimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kondisi ini disebabkan, anggaran yang dimiliki digunakan untuk menyicil hutang yang hingga mencapai sekitar Rp 7 milyar.
Direktur RSUD. Ryacudu Kotabumi, dr. Sri Haryati menyebutkan pihaknya sangat membutuhkan bantuan Pemkab Lampung Utara. Sebab, rumah sakit rujukan nasional itu mengalami kekurangan obat – obatan lantaran tak memiliki cukup dana untuk membelinya.
”Persediaan obat – obatan dan sejenisnya saat ini masih sangat kurang karena keterbatasan anggaran untuk membelinya,” kata dr.Sri Haryati Jumat (28/5/2021).
Dia melanjutkan , kekurangan stok obat dan sejenisnya untuk para pasien ini disebabkan oleh besarnya hutang yang masih dimiliki oleh pihak rumah sakit pada 23 penyedia atau vendor obat – obatan. Besaran hutang yakni sebesar Rp7 Miliar.
Dengan hutang sebesar itu, pihaknya tidak bisa berbuat banyak untuk menambah persediaan obat – obatan dan sejenisnya.
Pihak penyedia baru dapat memenuhi permintaan obat – obatan dan sejenisnya jika pihak manajemen Rumah Sakit membayar separuh hutang mereka. Sedangkan pendapatan Rumah Sakit hanya Rp1,3 miliar per bulan.
Menurut dr.Sri pihaknya terpaksa berpikir keras bagaimana obat – obatan dan sejenisnya dapat tersedia meski terbilang jauh dari kata mencukupi. Kebijakan yang telah diambilnya adalah ‘mengangsur’ hutang tersebut sebesar Rp1 Miliar kepada sembilan penyedia.
“Jelang lebaran kemarin, stok obat sudah sedikit dan harus kembali mencicilnya lagi supaya dapat persediaan obat,” kata dia.
Sri Haryati menjelaskan, besaran pendapatan yang tidak sebanding dengan besaran hutang membuat rumah sakit yang dipimpinnya tak dapat memberikan pelayanan maksimal pada para pasien. Besaran pendapatan juga jauh dari kata ideal jika dibandingkan dengan perkiraan pengeluaran maksimal yang harus dikeluarkan tiap bulannya oleh RSUD.
“Idealnya, pendapatan RSUD itu sebesar Rp3 miliar karena itulah besaran biaya maksimal yang harus dikeluarkan oleh kami,” jelasnya.
Sri Andini, Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit setempat menambahkan, pihak manajemen RSUD telah berupaya meminta bantuan dari Pemkab Lampung Utara untuk mengatasi persoalan itu. Tanpa bantuan pemerintah maka pelayanan RSUD akan terus terseok – seok.
“Pemkab siap membantu akan tetapi mesti menunggu hasil audit dari Inspektorat atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dulu. Sedangkan, kebutuhan sudah sangat mendesak,” tutur dia. (Rozi/van/lam)
