Bandarlampung, Warta9.com – Beberapa paket ploting lelang pekerjaan di Mesuji diberikan kepada instansi pemerintah di Lampung.
Najumul Fikri Kepala Dinas PUPR Mesuji menyebut paket tersebut untuk mengkondisikan supaya aman dan agar terlepas dari jeratan hukum.
Hal ini dikatakan Najumul saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan suap fee proyek infrastruktur Mesuji di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Kamis (11/7/2019).
JPU Wawan Yunarwanto menanyakan Apakah paket-paket sudah ada list penentuan ploating orang yang ditunjuk? Kadis PUPR mengatakan, terkait itu dia tidak memploting. “Mohon maaf pak jaksa, Wawan (Sekdis PUPR) melapor ke saya bahwa ada atensi yang ingin mengerjakan proyek tersebut,” jawab Najmul.
Selanjutnya dia mengatakan bahwa atensi tersebut ada keluarga Bupati termasuk Taufik Hidayat ikut dalam proyek yang diadakan di Mesuji. “Bagaimana mekanismenya?” tanya JPU Wawan.
“Setelah APBD ditetapkan kami prinout semua proyek dan diserahkan ke Pak Bupati untuk keperluan jika mau diekpose karena pak bupati detail koreksinya, agar tidak terjadi mark up, kemudian mengingatkan agar paket proyek Mesuji tidak diberikan uang muka,” beber Najmul.
“Apakah sudah ada nama-namanya dalam paket yang diserahkan?” tanya JPU Wawan. “Kosong, hanya paket dan pagunya baru diserahkan bupati,” ungkap Najmul.
“Kalau diserahkan sudah ada tanda-tandanya?” tanya JPU Wawan. “Tidak ada, itu dari Wawan adanya atensi,” jawab Najmul.
“Jadi waktu anda menyerahkan daftar paket masih kosong, baru setelah itu ada waktu di pak bupati?” tanya ulang JPU. “Betul,” jawab Najmul.
JPU Wawan pun mengingatkan mengapa sebagai seroang Kadis PUPR, saksi Najmul tidak memberi arahan untuk tidak boleh melakukan ploting tapi harusnya lelang.
“Saya sampaikan bahwa saya kumpulkan saya berikan arahan tidak memainkan barang dan jasanya kalau pun ada atensi natural aja biarkan yang mendapat atensi ngurus di ULP, karena PUPR hanya pengadaan,” tegas Najmul.
“Itu normatif, nyatanya ada ploting, harusnya ada ploting anda tolak,” timpal JPU. “Terus siapa yang ditunjuk ploting?” tanya JPU.
“Ya sesuai BAP, ada taufik, dan ada beberapa intasi lainnya ada kepolisian ada kejaksaan, ketua dprd wakil,” kata Najmul. “Saya bacakan BAP nomor 46, bahwa benar paket Mesuji diatur ploting, dan yang ikut ploting harus diketahui bupati. Masih pada BAP nomor 46 point 2, pengaturan lelang dilakulan dengan cara saat bupati minta data proyek pada saya(Najmul) selanjutnya memploting paket-paket pekerjaan didinas pupr yang mengerjakan ploting itu dalam proyek yang diserahkan ke Wawan (sekdis PUPR) dan diteruskan ke saya (Najmul),” jelas JPU membacakan BAP.
“Kemudian BAP nomor 47, dapat saya smapaikan pihak-pihak yang mendapat paket pekerjaan yakni Wakil Bupatu (H Saply), Ketua DPRD (Amrullah), Adik bupati (Taufik Hidayat), Ayi dan Pak Ce (adik bupati), rijon (tim sukses bupati). Selain itu untuk mengamankan pekerjaan dari masalah hukum, naka ada juga paket pekerjaan yang diberikan kepada Polda Lampung, Kejari Tulang Bawang, Kejati lampung, Lukman Wartawan. Namun yang berhubungan dengan orang tersebut Wawan Suhendra (Sekdis PUPR), khusus wartawan dan LSM langsung pengadaan,” kata JPU. (W9-ars)
