Panaragan, Warta9.com – Ketua Komisi C Bidang Pembangunan Dewan Pereakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tulangbawang Barat, Paisol, SH, menuding pengerjaan rigid beton pada ruas jalan Margodadi-Dayamurni Kecamatan Tumijajar senilai Rp1,7 miliar dari alokasi APBD-Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2018 syarat penyimpangan dan berpotensi merugikan keuangan Negara.
“Kita minta Dinas PUPR melakukan Contrak Change Order (CCO) kepada pihak rekanan CV. Rahmad Jaya Abadi yang mengerjakan kerjaan tersebut, dan bagi rekanan yang mengerjakan pekerjaan pembangunan pemerintah diluar ketentuan spesifikasi tehknis, wajib diblack list dan dievaluasi oleh Dinas PUPR Tubaba,” ujarnya kepada sejumlah awak media, Kamis (20/12/2018) saat melakukan peninjauan dilokasi peroyek.
Sementara itu Bambang Konsultan Pengawas Proyek rigid beton sepanjang kurang lebih 150 meter tersebut mengatakan bahwa, pihaknya mengakui bahwa pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spesipikasi tehknis yang ada dan telah berulang kali memberikan peringatan kepada pihak rekanan, namun tidak di indahkan.
”Memang pekerjaan ini tidak sesuai spek dan kami sudah berulang kali mengingatkan pihak Rekanan agar bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada mengacu pada spesifikasi tehknis yang ada dalam kontrak, namun tidak di indahkan oleh pihak rekanan,” terangnya.
Pantauan sejumlah awak media pada Rabu (19/12/2018), ruas jalan sepanjang kurang lebih 150 meter dan lebar 5 meter tersebut, dikerjakan oleh CV Rahmat Jaya Abadi berdasarkan kontrak nomor : 600/P-07/Kontrak/PU/Tubaba/2018 dengan nilai kontrak Rp. 1.720.427.000.
Semantara itu, diakui panitia pengawas teknis kegiatan pada Dinas PUPR Tubaba Wayan, bahwa kontruksi beton tersebut telah melanggar spesifikasi teknis atau tidak sesuai kontruksinya.
“Kegiatan itu memang kontruksinya salah, sebab pada dasar beton tersebut tidak dilakukan pemadatan terlebih dahulu. Kami sudah sampaikan dengan pihak rekanan tetapi pekerjaannya tetap berjalan dan sudah hampir selesai,” kata Wayan saat di temui di Komplek Islamic Center Tubaba. (W9-Hadi)
