Jakarta, Warta9.com – Epidemiolog dan peneliti pandemi dari Griffith University Australia, Dicky Budiman menilai, penularan Covid-19 di Indonesia bisa semakin tak terkendali. Dampak nya pada kekacauaan di fasilitas kesehatan (faskes).
Kasus terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia terus bertambah. Hingga Minggu 24 Januari 2021, kasus terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia hampir tembus satu juta yaitu,989.262 kasus, meninggal 27.835 orang, sembuh 745.935 orang.
Kondisi yang sama terjadi di sejumlah daerah di Indonesia termasuk di Provinsi Lampung. Dimana kasus Covid-19 terus meningkat, hingga Minggu 24 Januari kasus positis mencapai 9.084 kasus, kematian 478 orang.
Melihat kondisi tersebut, Dicky mengusulkan sebaiknya pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) daripada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Dicky menekankan pentingnya pemberlakuan PSBB untuk menopang 3T (tracing, testing dan treatment). Pemberlakukan PPKM dianggap tak bisa memperkuat 3T.
Selama ini, Dicky mengingatkan, 3T seharusnya merupakan kebijakan utama pengentasan Covid-19. Sedangkan, PPKM atau PSBB hanya bersifat kebijakan pendukung 3T. “Harusnya PSBB yang sesuai regulasi. Itulah salah satu bentuk lockdown agar semua aktivitas sosial berhenti. Kotanya dimatikan dulu untuk perkuat pelaksaan 3T. Sehingga (3T) jadi optimal dan mengejar ketertinggalan dari penularan virus,” kata Dicky, seperti dikutip, Republika.co.id, Jumat (22/1/2021).
Dicky mengkhawatirkan penularan Covid-19 bisa terus meluas jika penguatan 3T urung dilakukan. Kemudian imbasnya fasilitas kesehatan (faskes) makin kerepotan menangani pasien Covid-19 yang kian membludag. “Penularan bisa makin besar dan chaos di faskes dan naiknya kematian makin besar,” ujar Dicky.
Dicky juga mewanti-wanti kemungkinan angka kematian terus melonjak hingga 500 per hari. Untuk saat ini, angka kematian harian di Tanah Air sudah mencapai 300an. “Ini yang harus diantisipasi dan dicegah. Ini tunjukkan pandemi makin tidak terkendali. Bukannya buat versi baru PSBB (PPKM) tapi PSBB lah yang harus dilakukan,” ucap Dicky.
Diketahui, PPKM dilanjutkan kembali selama 14 hari sampai 8 Februari 2021, setelah PPKM pertama berakhir pada 25 Januari 2021. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, kebijakan PPKM diperpanjang karena angka penularan di tujuh provinsi yang menjalankan PPKM masih belum menunjukkan perbaikan. Tujuh provinsi itu antara lain Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi selama sepekan pelaksanaan PPKM, 46 kabupaten/kota menunjukkan peningkatan kasus aktif Covid-19, 24 kabupaten/kota mengalami penurunan, dan 3 kabupaten/kota yang stagnan. Dari indikator kematian, ada 44 kabupaten/kota yang angka kematiannya meningkat dan 29 kabupaten/kota menurun. (W9-jm)
