Kotabumi, Warta9.com – Mahasiswa yang tergabung Organisasi Himpunan Islam Indonesia (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Lampung Utara menyoroti hasil seleksi administrasi yang telah diterbitkan oleh tim seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemkab Lampura pada tanggal 7 Mei 2020 beberapa waktu lalu.
Adapun penyataan sikap yang disampaiakan diantaranya hasil seleksi administrasi itu terkesan sebagai sebuah media untuk melegalkan komitmen politik sebelumnya dari pihak pihak tertuntu, hal itu tertampak dari adanya personalia yang secara historis adalah sebagai tenaga ahli Bupati Lampura Non Aktip.
Kemudian ditinjau dari sisi peserta yang mengikuti seleksi pada umumnya dikuti oleh individu yang merupakan personalia dari satu OPD (Kesbangpol).
Disamping itu indikasi individu tertentu yang telah dipersiapkan untuk menduduki kursi jabatan kepala OPD, antara lain adalah jabatan kepala Bappeda, sebab hal itu terlihat dari peserta yang mengikuti seleksi memang dari sisi Kapasitas, kapabilitas, dan Aseptabilitas tidak memungkinkan untuk menduduki jabatan tersebut, sedangkan ASN yang di anggap mampu dan memiliki segudang prestasi tak diberikan kesempatan.
Selanjutnya adanya ketidakcermatan tim seleksi dalam memberikan penilaian administrasi terhadap peserta, dimana terdapat Skor dan Peringkat yang sama. Padahal riwayat kepangkatan dan jabatan jauh berbeda seperti halnya peserta seleksi Jabatan sekda.
Tak hanya itu, yang lebih ironisnya lagi terdapat peserta yang disiapkan menduduki jabatan tertentu, sementara bersangkutan saat ini, sedang menjalani proses hukum yang berstatus sebagai saksi mengikuti lelang jabatan dalam perkara tindak pidana korupsi.
Dengan adanya pernyataan sikap yang telah disampaikan kepada DPRD Lampura, Plt Bupati Lampura, BPKSDM Lampura yang ditujukan ketimsel agar bisa memilih pemimpin dilevel apapun kepemimpinannya buka sekedar urusan dunia tapi juga sekaligus urusan akhirat karena islam tidak mengenal dikotomi atau sekulerisasi yang memisahkan nara dunia dan akherat.
“Jadi intinya, disini kami mengingatkan kepada kepada individu-individu tim seleksi JPTP harus melihat dari standar dan kreteria yang merupakan acuan dalam penyeleksian JPTP harus benar benar dipedomani dan diterapkan secara maksimal, serius serta bersungguh- sungguh. Para peserta harus dinilai rekam jejaknya dalam meneliti karir serta prestasi yang sudah ditorehkan bersangkutan.”
Para peserta harus diukur pula sejauh mana yang bersangkutan mengenal situasi dan kondisi riil Lampura, secara intens mulai dari SDM, SDA, dan sumber daya kapital termasuk didalamnya keunggulan absolut, komparatif dan kompetitif. Sehingga nantinya ketika menjabat bukan mementingkan kepentingan pribadi melainkan mementingkan kemajuan Lampung Utara. (Rozi/lam)
