Panaragan, Warta9.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulangbawang Barat membenarkan kaum disabilitas mental atau seseorang yang mempunyai gangguan kejiwaan bisa mencoblos di Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.
Disabilitas mental akan di data masuk daftar pemilih tetap (DPT). Komisioner Devisi Program dan Data KPU Kabupaten Tulangbawang Barat, Cecep Ramdani menjelaskan kebijakan ini sudah keketahui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Disabilitas mental bisa mencoblos itu, kata Cecep, tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 tahun 2018, tentang pemilih di dalam negeri. Jumlah disabilitas mental menurut dia, hingga kini KPU Tubaba belum mendapat data resmi.
Terkait hal itu pihaknya belum ada rencana untuk mendata pemilih disabilitas mental dimaksud. Ia menyebut pihaknya juga masih menunggu surat edaran dari KPU RI.
Khusus untuk disabilitas mental (sakit jiwa) memang tetap didaftar sebagai pemilih. Hanya saja penggunaan hak pilih disesuaian dengan hari ‘H’ pemungutan suara harus berdasarkan rekomendasi dokter jiwa yang merawatnya.
Kata Cecep, jika pada hari ‘H’ yang bersangkutan dalam kondisi ‘waras’ maka mendapatkan hak pilihnya, demikian juga jika sebaliknya.
“Pendataan disability mental tentu lihat sikon. Bila saat pendataan yang bersangkutan sedang “kumat” tentu tidak mungkin. Mekanisme pendataan dengan bertanya kepada keluarga/dokter/tenaga medis yang merawatnya,” kata Cecep, Kamis malam (29/11/2018).
Maka itu, lanjut dia, penyandang disabilitas mental yang memungkinkan didaftar hanya yang berada di rumah berkumpul bersama keluarga atau sedang dirawat di Rumah Sakit Jiwa dan panti-panti sejenisnya.
“Jangan salah mengartikan. Bukan orang gila, yang bisa mencoblos itu harus dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter jiwa. Itu yang diadopsi KPU,” tandas Cecep. (W9-jon)
