Kotabumi, Warta9.com – Pengurus Cabang PMII Lampung Utara melaksanakan audiensi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Mohamad Farid Rumdana, S.H.,M.H mengenai penanganan kasus dugaan korupsi Jasa Konsultasi Konstruksi pada Inspektorat Tahun Anggaran 2021-2022, Kamis (29/02).
Sebagai perangkat daerah, Inspektorat punya fungsi untuk melakukan pengawasan internal soal penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara teknis maupun administratif, dengan pembinaan dari Sekretaris Daerah.
“Kami pengurus PC PMII Lampung Utara ikut memantau jalannya proses dugaan korupsi di tubuh Inspektorat Lampung Utara yang masih hangat menjadi perbincangan. Karena hingga saat ini kasus tersebut belum ada titik terang,” ujar Juwaher, Ketua Umum PC PMII Lampung Utara.
Kejadian tersebut turut membuat Inspektorat disorot citranya. Inspektorat daerah terkesan melempem pengawasan internalnya.
“Harapan kami semoga dalam waktu dekat ini bakal melakukan pengarahan agar Inspektorat punya fungsi yang optimal,” imbuh Juwaher.
Kepala Kejaksaan Negeri juga memastikan kasus tersebut gerus berjalan. Menurutnya saat ini Tim BPKP tengah menghitung kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi ini.
“Kami terus melakukan proses demi proses dalam kasus tersebut. Tim BPKP diberikan waktu selama 2 bulan untuk bekerja menghitung kerugian negara tersebut . Secepatnya akan diberikan titik terang jika sudah mendapatkan hasil perhitungan dari BPKP,” urai Kepala Kejari.
“Kami juga selaku OKP dan oposisi dari pada pemerintahan turut serta mengawal proses berjalannya hukum,dan tegaknya keadilan di kabupaten lampung utara.Hukum harus tetap tegak lurus dan APH harus objektif dalam menangani permasalahan,” sambung Khrisna Sekretaris Umum.
Tentu lanjut Kajari, sebagai Aparat Penegak Hukum (APH) membutuhkan kalian (PC PMII) untuk membersamai. Keterbukaan informasi terhadap publik adalah hal yang sangat penting dan vital bagi kejaksaan. (**)
