Tegal, Warta9.com – Pemerintah Kota Tegal bakal transformasi Badan Kredit Desa (BKD) menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Pemkot Tegal bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mensukseskan transformasi tersebut.
Hal tersebut disampaikan pada rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Tegal, Senin (11/11) di ruang rapat Setda Kota Tegal.
Hadir Walikota Tegal Dedy Yon Supriyono, SE, MM, Pj. Sekda Kota Tegal Drs. Imam Badarudin, Staf Ahli, Asissten, Kepala OPD, Kepala OJK Cabang Tegal Ludi Arliyanto, Perwakilan Perbankan dan lainnya.
Ketua TPAKD Kota Tegal yang juga Pj. Sekda Kota Tegal Drs. Imam Badarudin menyampaikan TPAKD memiliki 2 program meningkatkan akses keuangan kredit melawan rentenir melalui program Kredit SUMEH (Sarana untuk Meraih Harapan) dan transformasi Bank Kredit Desa (BKD) menjadi lembaga keuangan mikro.
Imam menjelaskan saat ini di Kota Tegal memiliki 10 BKD yang bisa dimanfaatkan bagi pedagang dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dengan suku bunga yang murah dan dijamin Jamkrida.
Kepala OJK Tegal Ludi Arliyanto mengatakan proses transformasi ini ditargetkan selesai pada akhir tahun.
Dia berharap program TPAKD bisa dilaksanakan dengan baik yakni Transformasi BKD dan Kredit Summeh. Menurut Ludi, transformasi BKD hanya memiliki dua pilihan yakni menjadi LKM atau BUMdes.
Walikota Tegal Dedy Yon Supriyono mengatakan pihaknya mempunyai kesepakatan bersama OJK agar para pedagang tidak mengambil permodalan dengan rentenir.
Karena bagaimanapun, permodalan pada rentenir memiliki suku bunga yang sangat tinggi dan daptr menjerat para pelaku UMKM dan pedagang.
Dedy mengungkapkan capaian kredit kepada pedagang dan pelaku umkm yang ikut Kredit Sumeh masih relatif kecil. Untuk itu, Walikota menargetkan adanya peningkatan menjadi 4 milliar.
Selain itu, dia berharap pada setiap pasar di Kota Tegal tedapat kantor Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sehingga pedagang yang ingin mendapatkan pinjaman dari BPR lebih dekat.
“Kalau kita melihat, jumlah pedagang di 14 pasar di Kota Tegal sekitar 3.200 pedagang. Harapannya di pasar-pasar terdapat kantor perwakilan dari BPR, menwarakan kerja sama agar pedagang agar tidak lagi berhubungan dengan rentenir,” pungkas Dedy Yon. (Sholeh)
