Bandarlampung, warta9.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung Talk Show bertema “Bincang PWI” di Warta Coffee & Roastery, Balai Wartawan Solfian Ahmad, Rabu (26/1/2022).
Talk Show perdana yang dipandu host Novi Balga.menghadirkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung Ganjar Jationo, yang mengupas tugas pokok dan fungsi Diskominfotik.
Dalam kesempatan itu, Ganjar Jationo menjelaskan bahwa ada empat tugas yang harus dilakukan oleh Diskominfotik. “Secara kewenangan kami menampung empat urusan di pemerintahan yakni terkait Komunikasi, Informasi, Persandian, serta tentang Statistik,” ucapnya.
Terkait hal Informasi, Sambung Ganjar, cakupannya adalah layanan informasi dan komunikasi publik, Informatika itu lebih mengenai Aplikasi Telematika yang mengarah kepada program pemerintahan berbasis elektronik.
Kemudian tentang Persandian itu mengarah kepada pengaman Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), serta yang terkahir adalah terkait Statistik adalah tentang statistik sektoral.
“Datanya diproduksi oleh masing-masing sektor yang ada di perangkat daerah dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi produsen data tersebut, untuk di Lampung saat ini ada 53 Satuan Kerja (Satker), untuk kepala OPD ada 33-34,” ujarnya.
Selain itu, kata Ganjar Jationo, tantangan kerja dibidang Informatika, karena saat ini sudah berubah menjadi era Digital, dimana pemerintah pusat sudah mengharuskan untuk melakukan digitalisasi layanan pemerintah.
“Indikator yang kita raih berdasakan dari KEMENPAN-RB itu harus melakukan pengukuran terhadap semua daerah atau semua instansi pemerintah yang disebut indeks kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pengukuran tersebut juga berdasarkan kluster dan indikator,” paparnya.
Saat ini Lampung meraih skor 2,76 masuk dalam kategori baik, dan akan terus melakukan peningkatan agar mendapatkan skor terbaik adalah 5, yang mana ekosistem pemerintah yang berbasis digital sudah berjalan dengan baik dan maksimal di semua sector.
“Sehingga kedepan sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Lampung harus sudah melakukan Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik”. tutupnya (**)
