Kotabumi, Warta9.com – Penyidik Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Lampung Utara, kembali mengirimkan ke Kejaksaan Negeri setempat, berkas perkara gratifikasi yang melibatkan dua oknum pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (DPMPD) kabupaten setempat.
Dimana sebelumnya, berkas perkara tersebut dinyatakan belum lengkap sehingga pihak kejaksaan meminta agar penyidik melengkapinya.
Kasat Reskrim AKP Eko Rendi Oktama, Jumat (8/7/2022) mengaku berkas perkara bernomor LP /1166/ A/ IV/ 2022/ SPKT Sat Reskrim Polres LU/ Polda Lampung tertanggal 26 April 2022 telah dilengkapi sesuai petunjuk jaksa.
“Telah dilengkapi oleh penyidik sesuai petunjuk jaksa. Dan berkas itu sudah kita kirimkan hari ini,” ujar Kasat.
Menurut dia, pihaknya tak ingin gegabah dan terus teliti dalam menyidik kasus tersebut.
Untuk diketahui, Polres Lampung Utara menangkap dua oknum pejabat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD).
Keduanya yakni berinisial IAS oknum Kabid dan NG oknum Kasi. Keduanya ditengarai terlibat gratifikasi dalam kegiatan Bimtek pra tugas bagi kepala desa terpilih serta pembekalan wawasan kebangsaan se-Kabupaten Lampung Utara, pada 26 Maret-21 April 2021.
Selain keduanya, polisi juga mengamankan NF di Kota Bekasi. NF merupakan pihak penyelanggara Bimtek. Penyelenggara memberikan fee kepeada kedua tersangka, dari tiap iuran para Kades yang mengikuti Bimtek.
Dalam Kegiatan tersebut peserta atau Kepala Desa mengeluarkan Anggaran Rp 7,5 juta per peserta/ Desa, dari sumber anggaran Dana Desa (DD) tahun 2022.
Kemudian Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek sebanyak 202 perserta, dengan total dana bimtek sebesar Rp. 1,515 milyar.
Barang bukti yang ikut diamankan diantaranya, uang tunai Rp 36.950.000 serta beberapa dokumen, buku rekening dan handphone. (Rozi/lam/van)
