Banyuwangi, Warta9.com – Musyawarah Kabupaten (Muskab) Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Banyuwangi (Askab) di Ballroom Hotel El-Royale, Rabu (8/1/2020) diwarnai aksi protes hinga terjadi walk out (keluar) oleh beberapa kepala desa yang hadir sebagai peserta.
Tampak yang keluar dari ruangan yakni, Kepala Desa (Kades) Watukebo, Kecamatan Wongsorejo, Maimun Hariono. Kemudian Kades Badean, Kecamatan Blimbingsari, Nur Sams dan Kades Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Rojikin.
Para peserta yang tidak ikut lanjutkan (Muskab -Askab) tersebut, menilai bahwa pelaksanaan yang di lakukan oleh panitia tergolong mendesak, dan seakan akan dipaksakan.
“Muskab ini menurut saya sangat mendesak dan dipaksakan,” ucap Maimun ketika keluar dari ruangan.
Mereka juga menyayangkan dengan belum terbentuknya Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebelum Muskab dilaksanakan.
“Silahkan bagi yang sepaham dengan panitia. Padahal, di dalam aturan AD/ART dibuat dulu. Tata tertib (Tatib) dibuat dulu, dan selanjutnya barulah dilaksanakan Muscab tersebut,” kata Kades Watukebo, Kecamatan Wongsorejo ini.
Hal Senada juga disampaikan, Nur Samsi, Menurutnya, Muskab ini tidak sesuai AD/ART. Kemudian apa yang menjadi acuan Askab ini berdiri.
“Ini hanya perkumpulan kok, kita ini juga Kepala Desa. Masak mau diatur oleh Ketua,” tegasnya.
Kades Badean tersebut meminta kepada Panitua acara Muskab Askab tersebut ditunda dan diperbaiki dulu sistemnya.
“Tadi malah ada opsi dilanjutkan apa ditunda. Kalau ditunda ya setelah Pemilihan Bupati (Pilbup). Karena dasarnya ini tidak kuat, kita kan muspro (sia-sia, red),” paparnya kepada wartawan usai keluar ruangan.
Sementara itu Rojikin, Kepala Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore menyampaikan, seharusnya tahapan demi tahapan harus dilakukan, sepertihalnya laporan pertanggung jawaban dari Ketua Askab, masalah diterima atau tidaknya itu hanya soal mekanisme.
Kemudian, untuk membuat tatib itu pijakannya adalah AD/ART, namun faktanya pihak panitia belum memegang AD/ART.
“Bahkan Ketua Askab Murai menyampaikan kepada saya langsung bahwa musyawarah pembentukan dari panitia, kami tidak pernah diajak, tahu-tahu pagi tadi dimintai suruh membuat pertanggungjawaban. Sehingga, pertanggungjawaban Murai itu bukan pertanggungjawaban, tapi cerita, tidak secara administrasi,” paparnya.
Jika musyawarah ini masih saja dilakukan dan terkesan dipaksakan, kata Rojikin, maka dipastikan akan cacat hukum, karena sudah jelas tidak AD/ART-nya.
“Dari pada saya dosa, mending saya walk out saja,” tegasnya.
Tak hanya itu, aksi walk out juga dilakukan Kepala Desa Watukebo Maimun Hariyono. Ia menyampaikan, ketika musyawarah ataupun pembentukan ini tidak ada referensi yang jelas, dikhawatirkan akan cacat hukum.
“Sehingga, apa yang dilakukan hari ini bisa dianulir. Silahkan saja bagi peserta yang masih sepaham, tapi saya memilih walk out saja,” ujar Maimun sambil meninggalkan lokasi digelarnya musyawarah.
Hingga berita ini ditulis, selain tiga Kades yang keluar ruangan Muskab. Ratusan Kades lainnya tampak masih tetap dalam acara Muskab. (W9-YG)
