Denpasar, Warta9.com – Setelah Pemerintah Pusat meluncurkan kartu tani, penggunaan kartu tani di Provinsi Bali akan dimulai tahun ini. Dari target 300.000 KK petani di Bali, diharapkan 50 persennya sudah mengantongi kartu tani pada 2020.
Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bali, I.B. Wisnu Ardana menyatakan, tujuan kartu tani ini untuk mencegah terjadinya kebocoran penyaluran pupuk bersubsidi, dan tidak disalahgunakan alokasinya.
“Fungsinya menertibkan penyaluran pupuk subsidi nasional. Sebab ada beberapa kasus di luar Bali, dimana penyaluran pupuk bersubsidi justru diserap oleh perkebunan swasta besar yang harusnya menggunakan pupuk nonsubsidi,” ucap Wisnu, Kamis (12/9).
Meskipun Bali belum ada penyimpangan terhadap penggunaan pupuk bersubsidi, namun pemerintah pusat telah menargetkan agar penggunaan kartu tani di Bali tahun 2019 dimulai. Mengenai kartu tani ini, bentuknya seperti kartu ATM. Yang mengeluarkan kartu ini untuk Bali adalah BNI.
“Kartu ini juga akan terintegtasi dengan data RDKK (Rancangan Definitif Kebutuhan Kelompok). Memuat identitas petani sesuai NIK, luas lahan yang dimiliki dan kebutuhan pupuk subsidi yang diperlukan,” ungkap Wisnu.
Kepada petani yang nantinya akan menebus pupuk menggunakan kartu ini ke pengecer pupuk subsisi lini empat, atau tingkat desa yang ditunjuk resmi oleh distributor, maka akan mengetahui alokasi masing-masing berapa jumlah pupuk yang sudah diterima dan sisa menjadi haknya.
Walau demikian masih ada beberapa kendala dihadapi, sebab baru dimulai tahun ini. Pertama dalam pembuatan kartu tani, dimana seorang petani diisyaratkan untuk membuka rekening tabungan di BNI. Bahkan banyak petani yang masih awam dengan akses perbankan.
Sedangkan kendala lainnya adalah untuk pengecer resmi lini 4 yang menjadi agen BNI. Karena dilengkapi dengan alat gesek sebagai sarana pembayaran dan pengambilan pupuk bersubsidi.
“Untuk 2019 ini, baru sebanyak 10 persen dari total petani di Bali yang memiliki kartu tani. Jumlah ini diharapkan mencapai 50 persen pada 2020. Namun, bagi petani yang tidak mendapatkan kartu tani di tahun 2020, akan tetap bisa mendapatkan pupuk subsidi tersebut, dengan cara manual,” tandasnya.
Sementara itu Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali, Made Arinata mengatakan, kartu tani ini merupakan program nasional dimulai sejak 2018 lalu di pulau Jawa.
Ada lima provinsi yang mendapatkan, yaitu Banten, DI Jogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur. Diterapkan kemudian pada 2019 di Provinsi Bali, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, NTB, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.
“Untuk Bali yang baru ada jadwal pembagian kartu tani serta sudah disebarkan adalah, Kota Denpasar dan Klungkung. Sementara Kabupaten lainnya akan menyusul secara bertahap,” jelasnya. (W9-Soni)
