Panaragan, Warta9.com – Kabar gembira bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat. Tidak lama lagi mereka akan menikmati tambahan penghasilan berupa tunjangan kinerja alias tukin. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Kepastian tersebut disampaikan Bupati Tulangbawang Barat Umar Ahmad melalui Sekdakab Herwan Sahri saat melantik 33 pejabat administrator dan pengawas di ruang rapat bupati, Selasa 22 Januari 2019.
Jumlah pegawai yang akan diberikan tukin, sebut Sekda, sekitar 600. Meski begitu, data tersebut masih perlu dilakukan verfikasi dan validitasi data sesuai tugas, tanggung jawab, dan jabatan pegawai.
“Progresnya sekarang masuk tahap verifikasi data dan berkas pegawai untuk mengetahui jumlah ril yang bakal diberikan tukin berdasarkan jabatan dan tingkat tupoksinya. Awal Februari 2019 ini semua selesai, bulan berikutnya tukin sudah bisa dicairkan,” ujar Sekda.
Untuk guru atau tenaga pendidik, menurut Sekda, sementara ini tidak terhitung sebagai penerima tukin sesuai aturan dan perintah dari pusat. Alasannya, karena mereka berstatus ASN yang telah menerima tunjangan sertifikasi.
“Untuk besaran tukin yang diberikan kepada PNS berdasarkan pada jabatan, tugas dan tanggung jawabnya. Semua pegawai berstatus ASN diberikan tukin, selain guru. Karena guru kan sudah ada sertifikasinya,” terangnya.
Dia menambahkan, pemberian tukin bagi ASN bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Semakin tinggi jabatan dan beban tugas, maka semakin tinggi pula tukin yang diperolehnya.
Untuk guru atau tenaga pendidik, menurut dia, sementara ini tidak terhitung sebagai penerima tukin sesuai aturan dan perintah dari pusat. Alasannya, karena mereka berstatus ASN yang telah menerima tunjangan sertifikasi.
“Untuk besaran tukin yang diberikan kepada PNS berdasarkan pada jabatan, tugas dan tanggung jawabnya. Semua pegawai berstatus ASN diberikan tukin, selain guru. Karena guru kan sudah ada sertifikasinya,” terangnya.
Dia menambahkan, pemberian tukin bagi ASN bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Semakin tinggi jabatan dan beban tugas, maka semakin besar pula tukin yang diperolehnya.
”Ini sementara validitas dan verifikasi data PNS. Belum ada estimasi besaran anggaran yang disediakan untuk pembayaran tukin. Jelasnya, anggaran tukin dari APBD. Tahun ini, terhitung awal Februari,” tandasnya.
Kinerja ASN Diperketat
Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat akan memperketat absebsi kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) diruang lingkup Pekab setempat. Terhitung 1 Febuari 2019 mendatang disetiap ruang OPD Se-Kabupaten Tubaba harus memiliki absensi sidik jari, absensi tersebut tentunya bersifat online.
“Kita harapkan awal Febuari mendatang disetiap kantor memiliki mesin absensi sidik jari yang terhubung langsung dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat,” ujar Sekda.
Jadi, lanjutnya, jika nanti ada yang tidak absen atau bolos kerja maka secara otomatis gaji nya akan terpotong secara otomatis oleh pihak BKD, jadi tidak ada lagi ceritanya mendapatkan gaji utuh jika tidak pernah bekerja. (Jon/hadi)
