Jakarta, Warta9.com – Menyadari keterbatasan anggaran daerah, Penjabat Bupati Mesuji Drs. H. Sulpakar, MM, melakukan berbagai terobosan dan usaha agar anggaran dari pemerintah pusat dan kementerian bisa turun ke Kabupaten Mesuji.
Salah satu langkah yang dilakukan Sulpakar melobi pemerintah pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) RI. Didampingi Kepala Dinas Pendidikan Mesuji, Kepala Bappelitbangda kabupaten Mesuji, Staf Ahli Bupati Mesuji dan Beberapa Kabid Dinas PU Kabupaten Mesuji, Sulpakar melakukan Audiensi di Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia Jakarta, Selasa (7/02/2023)
Kedatangan Pj. Bupati Mesuji dan rombongan diterima Direktur Regional 1 Bapppenas Abdul Malik Sadat Idris ST., M.Eng dan Fidelia Silvana, SP, M. Int.Econ.F Koordinator Subdit Sumatera II di Gedung Bappenas Republik Indonesia Jakarta.
Kepada pejabat PPN/Bappenas, Pj Bupati Mesuji Sulpakar memaparkan apa adanya kondisi Kabupaten Mesuji saat ini yang masih tertinggal jauh dari kabupaten lain di Provinsi Lampung. Menurut Sulpakar setelah kurang lebih 14 tahun berdirinya Kabupaten Mesuji yang sampai saat ini masih jauh tertinggal dari kabupaten lain yang ada di Provinsi Lampung terutama pembangunan pada sektor infrastruktur khususnya infrastruktur jalan.
Karena itu, demi pembangunan Kabupaten Mesuji, Sulpakar tidak malu-malu menyampaikan permohonan dan harapan besar kepada Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia untuk memberikan bantuan guna peningkatan pembangunan yang ada di Kabupaten Mesuji.
Sulpakar menjelaskan, Kabupaten Mesuji dengan luas wilayah 2.200,54 Km2 dengan tujuh kecamatan dan 105 desa dengan jumlah penduduk 232.140 jiwa ( P : 118.598 dan W : 111.174 ) pada tahun 2022 IPM Mesuji sebesar 69,94 peringkat 15 di Provinsi Lampung dan masuk dalam kategori menengah pada periode tahun 2016 – 2021 kecepatan pertumbuhan IPM tertinggal di Provinsi Lampung.
Dalam pemaparannya Sulpakar juga menyampaikan bahwa kawasan industri di Kabupaten Mesuji terdiri dari industri besar, menengah dan kecil dengan kawasan industri menengah perkebunan seluas 13.134 Ha, Kawasan Industri Besar perkebunan seluas 8.377 Ha, Kawasan Industri Kecil Perikanan seluas 20.164 Ha dan Kawasan Industri Besar Perikanan seluas 5.478 Ha.
Selain itu, Sulpakar juga memaparkan gambaran umum jalan yang ada di Kabupaten Mesuji dengan jalan kabupaten sepanjang 563,142 Km yang menjadi kewenangan Dinas PUPR Mesuji dengan rincian Tahun 2021 kondisi jalan mantap 21,27 % Jalan Tidak Mantap 78,73 % dan tahun 2022 kondisi jalan mantap meningkat 23,70 % dan tidak mantap 76,30 %.
Dari data tersebut, lanjut Sulpakar dapat disimpulkan bahwa kondisi jalan mantap yang ada di kabupaten Mesuji mengalami kenaikan 2,43 % sepanjang 13,63 Km, masih jauh dari harapan nasional pada RPJN tahun 2024 Jalan Mantap Bisa Mencapai 65 %. “Dengan melihat kondisi ini, apabila hanya mengandalkan APBD Kabupaten Mesuji rasanya tidak akan mungkin pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mesuji khusus nya jalan dapat tecapai dan terwujud,” ujar Sulpakar yang juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung ini.
Selain itu, Sulpakar juga berharap kepada semua Kepala OPD yang ada di Kabupaten Mesuji untuk lebih efektif dan rutin melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian masing-masing untuk membawa program-program yang ada di Kementerian ke Kabupaten Mesuji. “Percuma saya bersemangat melakukan terobosan dan komunikasi ke pusat bila tidak ditindak lanjuti oleh OPD teknis,” kata Sulpakar.
Sulpakar menegaskan, bahwa berbagai upaya dan terobosan yang dilakukan benar-benar karena rasa prihatin dan cintanya dengan Kabupaten Mesuji yang telah berusia 14 tahun tapi masih sangat tertinggal pembangunannya dibandingkan kabupaten lainnya yang seumur dengan Mesuji.
“Alhamdulilah hasil paparan dan audiensi kita tahun yang lalu tepatnya (22/6/2022) di Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia, Tahun 2023 ini Kabupaten Mesuji mendapatkan kucuran dana dari APBN yang diperuntukan Program Pembangunan Mengatasi Dampak Abrasi di Rawa Jitu Utara, Balai Benih Ikan Air Tawar di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang dan beberapa ruas jalan serta perbaikan gedung sekolah yang dibangun melalui DAK 2022. “Nah paparan dan audiensi kita tahun ini semoga dapat membawa beberapa program dari pemerintah pusat ke Kabupaten Mesuji, baik di tahun 2023 maupun tahun 2024,” harap Sulpakar.
Sulpakar memandang sangat diperlukan daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat serta Kementerian terkait. “Jadi sangat diperlukan upaya senergisitas antara pemerintah pusat dan daerah guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Mari kita bergerak bersama maju semua untuk Kabupaten Mesuji yang kita cintai,” pungkas Sulpakar.
Sementara itu, Direktur Regional 1 Bapppenas Abdul Malik Sadat Idris ST., M.Eng, menyambut baik upaya-upaya yang dilakukan Pj. Bupati Mesuji dengan menyampaikan kondisi yang sesungguhnya daerah yang dipimpin. Karena menurut Kementerian PPN/Bappenas untuk meningkatkan pembangunan daerah, apalagi kabupaten baru tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Tapi perlu terobosan dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak termasuk dengan pemerintah pusat. (W9-jam)
