Bandarlampung, Warta9.com – Kementerian Keuangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung kerjasama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandarlampung, memberi penghargaan berupa IKPA Award tahun 2022 kepada instansi vertikal dan Pemerintah Daerah (Pemda).
Penyerahan IKPA Award dilakukan langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung Dody Fachrodin, pada kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-210/PMK.05/2022, tentang tata cara pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN di aula gedung BPMP Lampung, Kamis (9/2/2023).
Instansi vertikal yang meraih IKPA Award tahun 2022 antara lain, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, KPKNL Bandarlampung, KPP Pratama dan KPP Madya Bandar Lampung, Polres Tanggamus. Polres Lampung Selatan dan Kodim 0410/Bandarlampung, diterima Dandim 0410/KBL Letkol Arm Tri Arto Subagio.
Dari Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang meraih IKPA Award sebanyak tiga OPD yaitu, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura (KPTPH), Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) yang diterima Budi Darmawan, kepala Dinasnya langsung, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung diterima oleh Kabid KPPSDI.
Darmawan mengatakan, KPPN memberikan apresiasi berupa IKPA Award yang indikator penilaiannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
“IKPA Award ini untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi implementasi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan hasil pelaksanaan anggaran untuk mewujudkan spending better dan good governance,” kata Darmawan.
Serapan Belanja Modal Rendah
Menurut Darmawan, serapan belanja modal masih rendah hanya mencapai 86%, serta masih kurangnya penggunaan transaksi secara elektronik berupa Kartu Kredit Pemerintah dan DigiPay.
Namun demikian pihaknya mengapresiasi kinerja satuan kerja mitra KPPN Bandarlampung, yang telah menyelesaikan transaksi selama tahun 2022 dengan baik. Sehingga realisasi DIPA Tahun Anggaran 2022 mencapai 95% atau sebesar Rp9,5 triliun dari pagu sebesar Rp10 triliun untuk 283 satuan kerja vertikal dan 6 Pemerintah Daerah. (W9-jam)
