Bandarlampung, Warta9.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus memperkuat tata kelola penanggulangan bencana sesuai arahan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Dr. H. Marindo Kurniawan, ST, MM, memimpin Rapat Pembahasan Kesiapsiagaan Bencana Provinsi Lampung dengan mengaktifkan sistem peringatan dini (early warning system) serta meningkatkan sosialisasi kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat sebagai langkah utama mengantisipasi bencana hidrometeorologi dan potensi gempa megathrust.
Rapat digelar di Ruang Kerja Sekdaprov, Kamis (17/7/2025), dihadiri oleh Kepala Pelaksana BPBD Lampung Rudi Syawal, Kadis Sosial Aswarodi dan sejumlah pejabat terkait.
Marindo menekankan pentingnya peningkatan kewaspadaan, sinergi dan langkah konkret antar instansi untuk mengantisipasi potensi bencana yang kapan saja bisa terjadi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan puting beliung.
Ia menuturkan tugas pemerintah bagaimana melakukan respons cepat, baik itu dalam tahap mitigasi (pra-bencana), tanggap darurat, maupun pasca-bencana sebagai bagian dari upaya memastikan keselamatan masyarakat. “Kita tidak pernah tahu kapan bencana akan terjadi. Namun yang terpenting, memastikan masyarakat berada dalam kondisi aman dan kesiapan pemerintah tetap berjalan secara optimal,” ujar Marindo.
Marindo menekankan pentingnya dukungan terhadap sumber daya manusia dan anggaran harus dipastikan tersedia agar fungsi logistik dan pertolongan pertama dapat berjalan maksimal saat bencana terjadi. “Kita harus pastikan semua aspek pendukung siap, mulai dari SDM hingga logistik bantuan,” katanya.
Ia menyebut pentingnya kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penanggulangan dan mitigasi bencana. “Mitigasi yang kita lakukan harus mampu menenangkan masyarakat. Dan Kabupaten/Kota harus selaras dengan Pemprov,” tegasnya.
Salah satu potensi bencana yang menjadi perhatian utama adalah potensi terjadinya gempa megathrust.
Marindo mengimbau masyarakat untuk waspada khususnya yang berada di wilayah pesisir pantai namun tetap tenang, serta memastikan kesiapan melalui simulasi dan pelatihan. “Harapan kita tentu Lampung aman tidak terjadi bencana, namun kesiapsiagaan harus tetap dilakukan. Termasuk melalui simulasi bila terjadi megathrust,” jelasnya.
Marindo turut menyoroti risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan bencana non alam yang juga menjadi fokus Pemprov Lampung.
Ia mengajak seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan aktif berpartisipasi dalam upaya penanggulangan bencana. “Upaya mitigasi, edukasi masyarakat seperti informasi dan langkah penyelamatan diri apabila akan terjadinya bencana serta peningkatan koordinasi lintas sektor sangat penting dilakukan. Dengan kesiapan yang matang, diharapkan seluruh elemen masyarakat mampu menghadapi kemungkinan terjadinya bencana alam, non-alam, maupun bencana sosial secara tangguh dan terpadu,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudi Syawal menjelaskan, Provinsi Lampung saat ini menghadapi 14 potensi bencana, termasuk bencana non-alam dan jenis baru seperti liku faksi (Pencairan Tanah).
Data BNPB mencatat, hingga 1 Juli 2025, telah terjadi 198 kejadian bencana, mayoritas merupakan bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, yang sangat berkaitan dengan dampak perubahan iklim. (W9-jm)
