Bandarlampung, Warta9.com – Bakal Calon Walikota Bandarlampung, Rycko Menoza SZP buka suara ketika dimintai tanggapan terkait pengunduran diri sejumlah ketua RT di Kota Bandarlampung beberapa hari lalu.
Ia mengatakan, Ketua RT dipilih oleh masyarakat yang tujuannya untuk melayani masyarakat bukan untuk alat pejabat pemerintah apalagi diintimidasi atau korban arogansi untuk kepentingan politik orang-perorangan. “RT itu dipilih untuk melayani masyarakat bukan untuk melayani kepentingan politik pemerintah,” kata Rycko Menoza SZP, di Bandarlampung, Sabtu (26/10/2019).
Oleh karena itu, keluhan dari tingkat kelurahan, lingkungan sampai RT yang menyangkut masyarakat sebaiknya pemerintah mendengarkan dengan fikiran terbuka dan bijaksana, baik menyampaikan hal buruk maupun hal baik. “Jangan hanya mau mendengar hal baiknya saja, keluhan buruknya juga harus kita dengarkan sebagai koreksi dan dicarikan solusi bersama,” jelasnya.
Oleh karena itu, kata dia, hal baik untuk harus tetap ditingkatkan tapi pola-pola otoriter dan arogansi harus diubah agar terjadi sistem pemerintahan yang baik dan sehat.
Masalah Insentif
Rycko menegaskan, insentif untuk ketua RT merupakan hal harus semua pemimpin prioritaskan mengingat beban dan tanggungjawabnya sangat besar untuk membantu pemerintah melayani masyarakat.
Penggagas insentif untuk ketua RT, lanjutnya, sudah lebih dulu dilakukan saat dirinya menjabat bupati Lampung Selatan. Sejak dirinya menjabat–ketua RT mendapat insentif karena sebelumnya bertahun-tahun tidak mendapatkannya. “Silahkan cek di Lamsel, bagaimana perhatian pemerintah terhadap ketua RT saat itu. Tidak hanya insentif, banyak program-program untuk kesejahteraan aparat kelurahan/desa sampai RT yang sudah dijalankan,” ujar dia.
Oleh karena itu, kata dia, dirinya menawarkan program ‘Bandarlampung Baru’ agar Bandarlampung menjadi kota modern layaknya kota metropolitan hingga mampu bersaing dengan kota-kota lain di Indonesia. Kearifan lokal akan tetap dijaga dan dikembangkan sebagai potensi Kota Bandarlampung.
“‘Bandar Lampung Baru’ bukan berarti mengubah semuanya, tetapi hal-hal yang sudah baik akan ditingkatkan. Sementara masalah yang tidak mampu diselesaikan pemerintah saat ini akan diatasi dengan terobosan-terobosan baru, seperti banjir, sampah, termasuk perhatian pada masyarakat di daerah pinggiran,” tegasnya. (W9-jam)
